Jelang Mudik Lebara, Dirjen Kontruksi Pantau Infrastruktur Kalbar
Dalam rangka persiapan situasi arus mudik lebaran 2019 di Kalimantan Barat. Kementerian PUPR bersama Pemprov Kalbar dan dinas
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Madrosid
Jelang Mudik Lebara, Dirjen Kontruksi Pantau Infrastruktur Kalbar
PONTIANAK - Dalam rangka persiapan situasi arus mudik lebaran 2019 di Kalimantan Barat. Kementerian PUPR bersama Pemprov Kalbar dan dinas terkait melakukan press release hasil pantauan arus mudik pada ruas jalan nasional di Kalbar.
Agenda yang digelar di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat juga dihadiri oleh Dirjen Kontruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin. Rabu (22/5/2019)
Syarif Burhanudin mengatakan berdasarkan instruksi Menteri PUPR bahwa pemantauan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan untuk jalur lebaran di Kalbar telah dilakukan sejak 12 Mei 2019 lalu dengan melihat kondisi kesiapan jalur lebaran mulai dari ruas Kalbar hingga Kalteng Pontianak, Singkawang dan Sambas.
“Ruas Pontianak simpang ampar hingga ke entikong pada H 13 sudah mencapai 98 persen diperkirakan pada H-10 sudah mencapai 100 persen dan layak untuk dilewati jalur lebaran,” ujarnya.
Baca: Heri Ucapkan Terima Kasih Pemilu Serentak 2019 Sukses di Kota Singkawang
Baca: Bawaslu Singkawang Publikasi Kasus Pemilu Serentak 2019
Dirinya juga mengatakan disepanjang ruas jalan yang akan dilalui para arus mudik sudah disiapkan posko-posko untuk membantu para pemudik untuk mendapatkan informasi tentang jarak tempuh, waktu tempuh, lokasi pompa bensi, lokasi rumah sakit dan daerah-daerah yang rawan dengan bencana.
Ia menuturkan terdapat 18 posko yang akan didirikan yang akan diisi unsur-unsur terkait sudah dapat bergabung didalam posko tersebut. Setiap Kabupaten/kota terdapat dinas perhubungan, ada PU dan dari pihak kepolisian.
“Setiap posko tersebut akan di koordinir juga oleh Kapolda nantinya. Khusus untuk di provinsi koordinasi juga dilakukan sehingga tidak menimbulkan pesan bahwa ini hanya di hendle oleh pemerintah pusat saja,” ujarnya.
Dirinya menambahkan keberadaan posko saat mudik tersebut dapat menghadirikan seluruh aparat pemerintah terkait yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para pemudik.
