Moment Hardiknas, Frans Minta Pemerintah Hargai Keberadaan Guru Honor

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus meminta pemerintah untuk lebih menghargai keberadaan guru honor

Penulis: Rizki Fadriani | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/BELLA
Segenap SKPD Kubu Raya saat Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Bupati Kubu Raya, Kamis (2/5). 

Moment Hardiknas, Frans Minta Pemerintah Hargai Keberadaan Guru Honor 

KUBU RAYA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus meminta pemerintah untuk lebih menghargai keberadaan guru honor. 

“Pertama mereka digaji alakadarnya, malahan tidak manusiawi, dibawah UMR atau UMP. Kedua semangat pengabdian mereka luar biasa, ketiga  mereka mengabdi di Daerah terpencil. Mereka juga sambil sekolah bagi yang belum S1, malh pakai biaya sendiri,” ungkapnya. 

Jika diibaratkan perusahaan, menurut Frans sekolah suah bangkrut jika tidak ada guru honor.

“Untungnya ada tenaga honor, tetapi pemerintah pusat selalu bilang jangan mengangkat tenaga honor. Mereka paham tidak, kalau tidak ada guru honor maka sekolah itu sudah tidak bisa operasional lagi,” ungkapnya. 

Baca: PREDIKSI SKOR Arsenal Vs Valencia, Live Streaming RCTI Berlangsung Pukul 02.00 WIB

Baca: Muda Ingatkan Agar Para Pendidik Sikapi Perkembangan Teknologi Secara Bijak

Baca: Muda Ingatkan Agar Para Pendidik Sikapi Perkembangan Teknologi Secara Bijak

Baca: Penyerahan LPPDK, Bawaslu Tunggu Hasil Audit Kantor Akuntan Publik

Selama ini,  adapun pengangkatan CPNS maupun P3K, menurut frans standarnya terlalu tinggi. 

Padaha yang utama bagi guru bukanlah intelektualitas, melainkan etika, moral dan semangat pengabdiannya.

“IPK tinggi, tapi kalau dia tak punya  semangat pengabdian kepada murid, kepada sekolah yang jauh, fasilitas terbatas, jalan rusak, itu tidak sembarang orang yang bisa,” kata Frans.

Maka dari itu, menurut dia perintah harusnya melalui momentum hardiknas melakukan evaluasi terhadap regulasi.

Selama ini, Frans menilai kebanyakan dari pusat membuat kebijakan yang tidak sesuai, dan cenderung menyusahkan yang di Daerah dan sangat bertentangan dengan kondisi di lapangan.

“Pendidikan ini jangan disamakan dengan institusi lain, bahwa kita mengolah sumber daya manusia, bukan barang mati,” tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved