Pemkot Pontianak Awasi Rantai Distribusi Pangan, Dewan Apresiasi
Ia setuju dengan pendapat Wali Kota Pontianak terkait sebagai ibu kota provinsini tentunya dalam pengaturan dan penyediaan stok bahan pangan berbeda
lihat foto
Pemkot Awasi Rantai Distribusi Pangan, Dewan Apresiasi
PONTIANAK - Adanya upaya koordinasi lintas sektor dan pengawasan terhadap pendistribusian terhadap penyaluran dan stok bahan pangan disambut baik oleh Anggota DPRD Kota Pontianak, Mashudi.
Ia melihat memang perlu kiranya setiap agen dan distributor diawasi dan secara berkala harus dilakukan pengecekan.
Ia setuju dengan pendapat Wali Kota Pontianak terkait sebagai ibu kota provinsini tentunya dalam pengaturan dan penyediaan stok bahan pangan tidaklah seperti daerah lainnya.
Baca: Antisipasi Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Kota Pontianak Gelar High Level Meeting
Baca: Antisipasi Gejolak Harga Jelang Natal dan Tahun Baru, TPID Gelar Rakor
Sebab banyak masyarakat dari daerah tetangga misalnya juga melakukan belanja di Kota Pontianak.
"Tentunya apa yang dilakukan oleh pihak Pemkot Pontianak khususnya pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sudah sangah tepat. Memang intinya adalah pada distributor, apabila diketahui mengenai stok pangan yang ada maka dengan cepat dapat diambil tindakan-tindakan lainnya," ucap Mashudi yang merupakan politisi Hanura, Minggu (14/4/2019).
Penting menurutnya, untuk mengetahui berapa jumlah stok pangan yang ada disetiap distributor atau agen, sehingga pemeintah sendiri bisa melakukan langkah cepat.
Selain itu, proyeksi ketersedian pangan di Kota Pontianal haruslah mencakup dan warga dari kabupaten sekitarnya.
Ia memberikan apresiasi atas kebijakan dan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) selama ini telah bekarja dengan baik dalam mengontrol kebutuhan masyarakat sehingga tak terjadi lonjakan harga akibat spekulan.
Baca: Edi Kamtono Apresiasi Program Hapus Tato Gratis, 320 Peserta Masuk Daftar Tunggu
Baca: Ada Tim Pengendali Inflasi Daerah, Wali Kota Edi Kamtono Pastikan Stok Pangan Menjelang Ramadan
Tak hanya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan juga harus terlibat dalam mengontrol ini. Selain itu, ia meminta adanya koordinasi dengan pihak Bulog. Sebab Bulog juga terkadang melakukan operasi pasar murah terkait beras.
"Initinya harus ada koordinasi yang inten antar lembaga ini, sehingga ketersediaan dan kebutuhan masyarakat dapat terawasi dengan baik,"sarannya.
Apalagi menjelang Ramadan permintaan akan kebutuhan pokok sudah menjadi hal biasa setiap tahunnya meningkat, maka antisipasi adalah hal utama dalam mengatasinya sehingga tak terjadi kekurangan atau kelangkaan sembako. (Syahroni)
