Berikut Tanggapan Komisi IV DPR RI, Dalam Penyaluran Beras Bulog di Pontianak
Pengalihan pada program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Madrosid
lihat foto
Berikut Tanggapan Komisi IV DPR RI, Dalam Penyaluran Beras Bulog di Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK – Pengalihan pada program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan Perum Bulog guna menyelesaikan persoalan dalam bidang penyaluran kepada masyarakat Kota Pontianak.
Anggota Komisi IV DPR RI, Oo Sutisna yang meninjau langsung Perum Bulog Divre Kalbar di Gudang Bulog Sungai Raya, Kubu Raya, Senin (1/4) mengatakan Perum Bulog dinilai perlu mendapatkan solusi guna menyelesaikan persoalan penyaluran beras pasca pengalihan tersebut, dan saat ini penyaluran beras dipersempit setelah adanya program BPNT.
Baca: Kadisporapar Pontianak Dukung Penuh PVBC dan Basket Usia Dini CUP 2019
Baca: Jadwal Pengambilan KTP-El Dilakukan di Masing-masing Kecamatan di Kota Pontianak
Baca: Jadwal SIM Keliling Minggu Pertama Bulan April 2019
"Dulu penyaluran rastra, yang saat ini berubah menjadi BPNT, 100 persen dilakukan oleh Bulog. Sehingga, beras Bulog pasti terserap lantaran adanya program ini. Namun, pengalihan program tersebut, dikhawatirkan akan membuat beras milik Bulog tidak terserap. Padahal perusahaan milik negara ini punya kewajiban untuk menyerap beras dari petani," paparnya pada media.
Ia mengakan, Bulog mempunyai dua peran yaitu pertama mengamankan produk-produk dari para petani itu sendiri, sehingga ketika petani panen itu akan di tampung langsung oleh Bulog. Kedua adalah cara penyaluran. Bagaimana Bulog menyalurkan, baik itu dalam program pemerintah atau perdagangan umum.
Selain itu, kata dia, program BPNT sendiri membuat peran Bulog semakin kecil. Hal ini karena penyaluran yang dilakukan oleh Bulog sudah dominan dilakukan di daerah Papua, dan daerah lainnya kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta.
"Kita lihat saja, disini peranan pemerintah juga ada. Sebab, penyerapan dari petani itu wajib dilakukan dan jika berasnya tidak tersalur maka semua bisa terhambat termasuk pada pemasukan para petani harus menunggu lama. Saya sebagai wakil pemerintahan dan suara rakyat tidak bisa hanya diam melihat ini begitu saja," lanjutnya.
Untuk itu, tambah dia, perlu untuk dicarikan solusi atau strategi baru agar penyaluran beras milik Bulog dapat berjalan secara maksimal. Serta peran DPR, terkait produk pemerintah agar bisa disalurkan dengan baik tanpa hambatan.
"Sejauh ini masih lemah, karena Bulog hanya menyalurkan produk biasa perdagangan biasa. Seharusnya memanfaatkan program pemerintah yang bisa diambil dari sini (Bulog) tidak seutuhnya dari pihak swasta, agar apa, agar petani bisa hidup dan Bulog pun tetap bisa hidup," ujarnya.
"Swasta pun bukan berarti harus tidak ada, tetapi kita duduk bersama, jadi jiwa wirausaha di Bulog pun harus ditingkatkan. Barangkali duduk bareng dengan Dinsos dan wirausaha swasta," ujarnya kembali.
