ICMI Sintang Umumkan Hasil Kajian Tentang Pendirian PTN di Calon Provinsi Kapuas Raya

ICMI Sintang Umumkan Hasil Kajian Tentang Pendirian PTN di Calon Provinsi Kapuas Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Sintang melakukan Publikasi Hasil Kajian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Calon Provinsi Kapuas Raya (PKR) di Sekretariat ICMI Kabupaten Sintang, Rabu (20/3/2019) pagi.

Wacana dan agenda pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) sebagai pemekaran dari provinsi Kalimantan Barat, terus bergulir dan saat ini semakin menguat karena mendapat dukungan riil dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat.

Kondisi ini menginsiprasi ICMI Organisasi Daerah Kabupaten Sintang untuk ikut serta berkontribusi dengan melakukan kajian tentang pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya.

Apalagi disadari secara obyektif, PTN menjadi salah satu kebutuhan paling dasar bagi masyarakat wilayah Timur Kalbar Barat (Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2030 serta merespon revolusi industri 4.0.

Baca: Polres Sintang Gelar Istighosah dan Doa Bersama untuk Pemilu yang Damai

Baca: Polres Sintang Gelar Istighosah dan Doa Bersama untuk Pemilu yang Damai

Baca: JADWAL Kualifikasi Euro 2020 Pekan Ini, Belanda, Inggris, Italia, Portugal hingga Spanyol

Baca: Ombudsman: Masyarakat Berhak Awasi Pelayanan Publik Pemda

Bahkan secara faktual, terlihat suatu masalah yang serius yakni indikator angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Kalimantan Barat hanya 20,98 persen, menjadi yang paling rendah di antara semua Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan.

Dibanding provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda, Provinsi Kalbar berada di bawah karena APK Provinsi Kaltara sudah mencapai 24,35 persen.

Kemudian hal-hal menjadi fokus kajian pendirian/pembentukan PTN di Wilayah PKR ini yaitu:

Pertama; Apakah pendirian PTN di wilayah PKR sudah sangat layak dilihat faktor-faktor strategis wilayah yang ada?

Kedua; Bagaimana pola yang paling tepat dalam pendirian PTN di Wilayah PKR?

Ketiga; Apa jenis perguruan tinggi yang paling sesuai dengan kebutuhan wilayah di cakupan Wilayah PKR?

Keempat; Apa fakultas, jurusan dan program studi yang dianggap relevan di PTN Wilayah PKR?

Dengan menjawab berbagai pertanyaan tersebut, akan dapat disusun suatu opsi kebijakan pembentukan PTN di Wilayah PKR.

Lebih jauh lagi, tersedianya bahan dasar untuk melakukan studi kelayanan pendirian PTN di di Wilayah PKR oleh Pemerintah.

Kajian yang dilakukan pada bulan awal Februari-pertengahan Maret 2019 ini, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.