Soal Jembatan Timbang Masih Dibahas, Lazarus Minta Pemda Bantu Ambil Peran Pengawasan

Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lazarus mengatakan bahwa masalah jembatan timbang masih menjadi perdebatan Komisi V DPR-RI

Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lazarus saat ditemui di Bandara Tebelian Sintang, Senin (18/2/2019) sore. 

Soal Jembatan Timbang Masih Dibahas, Lazarus Minta Pemda Bantu Ambil Peran Pengawasan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Dapil Kalbar, Lazarus mengatakan bahwa masalah jembatan timbang masih menjadi perdebatan Komisi V DPR-RI, pihaknya juga melihat fakta di lapangan terkait dampak tidak beroperasinya jembatan timbang.

"Samalah mata kita melihatnya. Makanya sekarang dihibahkan kepada pemerintah pusat, namun dari Kementerian mengatakan ada uji coba di beberapa tempat tetapi hasilnya tidak maksimal," ujarnya, Senin (18/2/2019) sore.

Baca: Mengintip Bisnis Perkebunan Prabowo Subianto! Berada di Kawasan Bekas Tempat Jokowi Bekerja

Baca: Prediksi Starting XI Liverpool Vs Bayern Munchen Liga Champion, Head to Head & LIVE STREAMING RCTI

Baca: Soal Jembatan Timbang Tidak Berfungsi, Ini Jawaban Menteri Perhubungan RI

Oleh karena itu, menurutnya Kementerian Perhubungan juga masih mencari skema bagaimana agar pengelolaan jembatan timbang ini betul-betul berfungsi secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuannya dibangun.

"Pemerintah sedang melakukan simulasi-simulasi, mari kita tunggu. Karena kita tahu Ini masalahnya sudah sangat penting karena jumlahnya banyak dan tersebar dimana-mana membutuhkan pegawai yang banyak," katanya.

Kaitan dengan tidak berfungsinya jembatan timbang di berbagai daerah, khususnya di kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Menurutnya pemerintah daerah juga dapat membantu ambil peran dengan membantu pengawasan.

"Pemerintah daerah harus ambil peran jangan kita biarkan kondisi seperti ini. Contoh pabrik sawit segala macam, diingatkan. Tapi saya rasa ini tidak lama karena pemerintah pusat sedang melakukan kajian-kajian," pungkasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved