Subandi: Hingga Kini Warga Kapuas Hulu Belum Ada Bermasalah di Malaysia

Kita tidak mau ada warga luar yang masuk ke Malaysia melalui PLBN Badau berpergian mancing di wilayah Malaysia

Subandi: Hingga Kini Warga Kapuas Hulu Belum Ada Bermasalah di Malaysia
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Kabid Naker Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Hulu, Subandi 

Subandi: Hingga Kini Warga Kapuas Hulu Belum Ada Bermasalah di Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kabid Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Subandi menyatakan sejauh ini belum ada warga Kabupaten Kapuas Hulu yang bermasalah di Malaysia. 

"Memang kita tidak mengizinkan WNI asal Kapuas Hulu, yang mau ke Malaysia tidak lengkap surat menyuratnya. Rekomendasi salah satunya adalah untuk membuat paspor," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/2/2019).

Subandi menjelaskan, kalau pihaknya sudah mengeluarkan lebih dari 100 buku rekomendasi warga yang ingin bekerja ke Malaysia. "Rekomendasi tersebut salah satunya digunakan untuk membuat paspor," ucapnya.

Baca: Tarif Kargo Naik, Andi: Berdampak Pada Perekonomian dan Jual Beli Masyarakat

Baca: Tarif Kargo Naik, Pengaruhi Tarif Pengiriman Logistik Kantor Pos Mempawah

Subandi menuturkan, untuk masuk ke negara luar harus memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas berwenang.

"Kita tidak mau ada warga luar yang masuk ke Malaysia melalui PLBN Badau berpergian mancing di wilayah Malaysia," ujarnya.

Menurutnya, biasanya yang dilakukan pendeportasian itu karena pura-pura mancing ke Malaysia kemudian, pada saat ada razia diketangkap disana. "Jika sudah mengikuti prosedur, maka dipastikan mereka berpergian dengan aman tanpa khawatir dideportasi," ucapnya.

Sedangkan untuk mendapatkan buku rekomendasi, harus terlebih dahulu mendapat surat awal dari desa yang menerangkan jika pemohon merupakan warga desanya.

"Kepala desa harus memastikan jika pemohon tersebut merupakan warga desanya. Jika kami mengeluarkan surat rekomendasi tanpa ada surat awal dari desa tentunya salah," ujarnya.

Subandi menjelaskan sesuai aturan rekomendasi awalnya harus dari desa, desa paling bertanggungjawab terhadap warga tersebut. Selain itu juga, harus ada pihak yang menjamin keberangkatan pemohon tersebut.

"Surat rekomendasi yang kami buat itu nantinya digunakan untuk mengurus passpor," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved