Tanggapi Penundaan Rapat Paripurna RPJMD, Fraksi PDIP: Ada Hal Belum Tuntas
kehadiran anggota legislatif tidak kuorum sesuai tata tertib (tatib) DPRD Kalbar.Tidak semuanya anggota masing-masing fraksi hadir
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Tri Pandito Wibowo
lihat foto
Tanggapi Penundaan Rapat Paripurna RPJMD, Fraksi PDIP: Ada Hal Belum Tuntas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terpaksa ditunda dalam waktu tiga hari ke depan.
Penyebabnya, kehadiran anggota legislatif tidak kuorum sesuai tata tertib (tatib) DPRD Kalbar. Tidak semuanya anggota masing-masing fraksi hadir. Bahkan, fraksi PDIP hanya mengutus satu orang anggota.
Awalnya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kalbar, rapat paripurna digelar di Aula Balairungsari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Kamis (31/1/2019) pukul 19.00 WIB.
Baca: Ini Kata Rektor Universitas Tanjungpura Tentang Dukungan Sinyal Untuk Pembelajaran Jarak Jauh
Baca: Bawaslu Sintang Terus Kumpulkan Keterangan Soal Foto Viral, Ini Tanggapan BKPSDM
Selain pembahasan Raperda RPJMD, sebenarnya rapat paripurna juga akan gelar agenda penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023. Lalu dilanjutkan penyampaian laporan Pansus DPRD membahas raperda tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi lokal jamaah haji, Penetapan keputusan DPRD tentang dua raperda itu dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kalbar Martinus Sudarno menegaskan tidak hadirnya belasan anggota fraksi PDIP lainnya masih karena imbas polemik beberapa waktu lalu. Tidak hanya dari fraksi PDIP, sejumlah anggota fraksi-fraksi lain juga terlihat tidak hadir.
“Masih ada imbas yang lalu. Ini juga dirasakan teman-teman dari fraksi lain. Jadi, teman-teman yang tidak hadir pada malam ini selain berhalangan, juga karena ada hal-hal belum tuntas antara Gubernur dan DPRD ini,” ungkapnyas saat diwawawancari usai keputusan penundaan rapat.
Baca: VIDEO: Polisi Tembak 3 Jambret yang Kerap Beraksi di Pontianak Utara
Baca: Penundaan Rapat Paripurna RPJMD Kalbar 2018-2023, Pj Sekda: Tidak Kuorum Kita Jadwalkan Ulang
Pihaknya menilai waktu pembahasan RPJMD terlalu mepet dan belum tuntas dibahas. Ia menegaskan pihaknya sangat serius membahas RPJMD. Namun, ketika ada kesimpang-siuran informasi tentang kebijakan Gubernur yang terus berubah, hal ini membuat sejumlah anggota legislatif khususnya Fraksi PDIP tidak puas.
“Kami dari fraksi PDIP tidak ada emosi. Kami menginginkan adanya komunikasi yang baik antara DPRD dan Gubernur. Jadi, hubungan kemitraan tolong dijagalah. Sejauh ini komunikasi belum nyambung dan Gubernur selalu menganggap dirinya benar terus dan bisa mengurus sendiri tanpa mitranya di dalam DPRD,” katanya.
Martinus Sudarno menganggap Raperda RPJMD tahun 2018-2023 terburu-buru untuk disahkan. Padahal, masih ada hal-hal perlu dibahas lebih lanjut. RPJMD itu terkesan dipaksakan sebab rapat hanya dilakukan satu kali.
“RPJMD itu tebal. Belum tuntas dibahas, masa sudah mau disahkan. Sebagian teman-teman anggota Pansus memaksakan RPJMD itu untuk buru-buru disahkan,” imbuhnya.
Ia tidak menampik bahwa target penyelesaian Raperda RPJMD 2018-2023 terikat oleh aturan waktu. Jika Gubernur mau komunikasi secara tuntas, kata dia, sebenarnya pembahasan itu bisa lancar.
“Ini nampaknya Gubernur menutup diri. Kalau menganggap dewan tidak penting, ya sudahlah. Akhirnya kami dari PDIP mengatakan tidak terlibat dalam pembahasan,” tegasnya.
RPJMD, terang Martinus, merupakan landasan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Ia menyoroti dari jumlah anggota pansus raperda itu, hanya tiga atau empat orang yang membahas.
“Ini kayak ecek-ecek membahasnya. Kayak ngerjakan PR (pekerjaan rumah_red) cucu saya. Kalbar dibuat main-main. Pembahasannya hanya beberapa jam saja. Apakah layak ? Bagaimana cerita? Kualitas dari pembahasan itu bagaimana ya patut kita pertanyakan. Jadi, tolonglah Gubernur jangan mengganggap dirinya pintar sendiri,” timpalnya.
