Pedagang Online Kini Kena Pajak, Ini Item Pajak yang Harus Dibayarkan dan Persentasenya

Ini termasuk membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun

Pedagang Online Kini Kena Pajak, Ini Item Pajak yang Harus Dibayarkan dan Persentasenya
Net
Ilustrasi 

Pedagang Online Kini Kena Pajak, Ini Item Pajak yang Harus Dibayarkan dan Persentasenya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Startup belanja online kini turut memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya dari sektor perpajakan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Perlakuan Perpajakan untuk e-commerce.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018.

Salah satu yang diatur dalam PMK ini adalah kewajiban pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Serta memberitahukannya kepada pihak penyedia platform marketplace.

Jika belum memiliki NPWP, dapat memilih opsi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

Pedagang online juga harus melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Baca: Ustadz Abdul Somad Menangis Cerita Bilal bin Abi Rabah, Tak Mampu Azan Terkenang Nabi Muhammad SAW

Baca: Kadis Kesehatan Ungkap Kaum Homo di Pontianak Banyak dan Rentan HIV-AIDS 

Baca: Tarian Berpasangan Meriahkan Natal Bersama di Persekolah Suster Pontianak

Ini termasuk membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Sementara bagi pedagang dengan omzet lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun maka dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Halaman
12
Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved