Dukung Inpres Moratorium Sawit, Ini Desakan Link-AR Borneo

Tentunya, ini akan jadi lahan basah bagi para pengusaha dengan mendekatkan diri dengan pemerintah.

Dukung Inpres Moratorium Sawit, Ini Desakan Link-AR Borneo
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Direktur Link-AR Borneo, Agus Sutomo 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Direktur Eksekutif Link-AR Borneo, Agus Sutomo menegaskan kendati sambut baik keluarnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Namun, pihaknya meminta INPRES itu dikaji kembali. Sebab, ada satu poin penting dalam moratorium sawit yang berisikan 12 instruksi itu.

Poin itu yakni memerintahkan instansi Negara di pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan hutan dan menunda pembukaan lahan baru untuk komoditas yang berhasil menyumbang ekspor CPO (Crude Palm Oil) sebesar USD 22,97 miliar pada 2017.

Baca: Link-AR Borneo Akan Evaluasi Perkebunan Sawit di Kalbar, Ini Sebabnya

Baca: Sering Gangguan, Warga Putussibau Keluhkan Jaringan Telkomsel 

“Maukah pemerintah daerah sebagai pemberi izin perkebunan kelapa sawit menjalankan INPRES Moratorium sawit ini di tingkat daerah? Maukah Kepala Daerah melaksanakan INPRES ini dengan tidak menerbitkan izin prinsip, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dalam kurun waktu 3 tahun,” ungkapnya, Jumat (11/1/2019).

Saat ini, Kalbar jadi wilayah terbesar dalam perluasan sektor eksploitasi berbasis hutan dan lahan, khususnya di sektor perkebunan sawit.

Baca: Edi Kamtono: Semua Pelayanan Publik Harus Bebas Korupsi 

Tentunya, ini akan jadi lahan basah bagi para pengusaha dengan mendekatkan diri dengan pemerintah. “Ini dapat menjadi pintu masuk korupsi,” katanya.

Agus meminta implementasi komitmen Gubernur Kalbar untuk lakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan, serta komitmen Gubernur untuk menyisir para pelaku kejahatan lingkungan.

“Hal ini harus segera disambut baik oleh kepala daerah kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Barat,” pintanya.

Tak hanya itu, ia mendesak Pemprov Kalbar berikan sanksi hukum pidana tegas bagi perusahaan-perusahaan sawit yang lakukan pelanggaran seperti membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan, membuka kebun sawit di tanah gambut dan tidak memperhatikan hak-hak buruh kebun sawit.

“Jadi, tidak hanya sekedar dievaluasi dan diberikan saksi administrasi,” desaknya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved