Midji Kukuhkan Lismaryani Sebagai Ketua Umum BKKKS Kalbar Masa Bhakti 2019-2023
Jika masalah sosial tidak cepat ditangani dan tidak dipedulikan, maka menjadi satu indikator sulitnya perkembangan pembangunan secara cepat.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabwo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Lismaryani Sutarmidji emban amanah sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2019-2023.
Lismaryani dilantik dan dikukuhkan bersama anggota pengurus lainnya oleh Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (3/1/2018) siang.
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji mengatakan masalah sosial yang dihadapi berpengaruh kepada model penanganan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Baca: Resep Cake Potong Krim Mangga, Miliki Citarasa Istimewa Sukses Bikin Ketagihan
Baca: Buat Gaduh! Bareskrim Akan Usut Penyebar Berita Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos
Baca: PSTI Kalbar Ingin Ulangi Prestasi PON Riau 2012
Jika masalah sosial tidak cepat ditangani dan tidak dipedulikan, maka menjadi satu indikator sulitnya perkembangan pembangunan secara cepat.
“Karena penilaian seperti SDGs (Sustainable Development Goals_red) dan MDGs (Millenium Development Goals_red) tidak dapat berjalan dengan baik jika masalah sosial masih terjadi di daerah tersebut,” ungkapnya.
Penanganan masalah sosial, kata dia, perlu sinergi pemerintah dengan lembaga dan instansi lainnya. Menurut dia, pemerintah tidak mungkin bisa menangani masalah itu tanpa kerjasama dan koordinasi semua pihak.
“Seperti kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan pihak lainnya. Kerjasama diperlukan agar penanganan efektif. Kerjasama antara BKKKS dengan Dinas Sosial baik tingkat provinsi kabupaten/kota juga harus terjalin baik,” imbuhnya.
Midji sapaannya menilai pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) Joko Widodo saat ini sangat bagus. Masyarakat juga sudah merasakan itu.
“Bohong kalau ada yang bilang kebijakan Pak Jokowi tidak dirasakan manfaat pembangunannya saat sekarang ini. Contoh sekarang, jalan menuju Sanggau bisa dilalui dengan mudah. Lalu, pembangunan border perbatasan,” terangnya.
Ia menimpali Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya menarik wilayah-wilayah pinggiran ke dalam melalui fokus pembangunan desa mandiri. Upaya itu direalisasikan melalui penanganan bersama dengan jajaran Polda dan Kodam.
“Pemprov melalui Dinas Sosial kabupaten/kota beserta jajaran bisa punya pengaruh pada percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak itu berharap ada program jelas ke depan agar efektif, efisien dan terukur. Dalam artian berapa dampaknya terhadap perbaikan percepatan IPM.
“Target kita ke depan itu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan IPM, lalu angka kemiskinan sekitar 5-6 persen. Kepada pengurus BKKKS, mari kita lakukan tugas mulia ini. Tidak ada yang kita harapkan kecuali keikhlasan pengabdian itu. Pahalanya pasti akan diberikan Allah SWT. Bekerjalah di dunia sosial dengan hati. Terimakasih para pengurus yang mengabdikan diri di dunia sosial, semoga berjalan sesuai rencana,” tukasnya.
