Pimpinan KPK Dukung Anggota DPR Tak Digaji Jika Tak Sahkan Undang-undang

Jadi kalau ada Undang-Undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang enggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR enggak

Pimpinan KPK Dukung Anggota DPR Tak Digaji Jika Tak Sahkan Undang-undang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) menunjukkan barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kabupaten Bekasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 tersangka pada OTT di Kabupaten Bekasi yang diantaranya yakni Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, 4 Kepala dinas di Kabupaten Bekasi serta 4 pengusaha pemberi suap terkait suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar. 

Pimpinan KPK Dukung Anggota DPR Tak Digaji Jika Tak Selesaikan Undang-undang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengkritik kinerja sebagian anggota DPR RI yang tak kunjung merampungkan sejumlah rancangan perundang-undangan.

Saut mengatakan, terdapat 24 RUU yang diajukan ke DPR RI tahun 2018, dan 16 di antaranya sudah masuk pembahasan.

Tapi, dari total 16 RUU yang dibahas, hanya tiga RUU yang berhasil disahkan sebagai UU.

Maka itu, Saut menilai, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji. 

Dengan kata lain, anggota DPR digaji berdasarkan jumlah RUU yang dirampungkan.

Baca: Jawab Gubernur Sutarmidji Soal Hambat APBD 2019, Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Angkat Bicara

Baca: Waduh! Ketum PSSI Edy Kambing Hitamkan Kondisi Sepak Bola Indonesia Penyebab Kegagalan di AFF

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat dikonfirmasi, Kamis (6/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-Undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang enggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," tegasnya.

(TRIBUNNEWS.COM/Ilham Rian Pratama) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pimpinan KPK: Kalau DPR Enggak Selesai-selesai Bikin UU Jangan Digaji


Editor: Rihard Nelson
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved