Jawab Gubernur Sutarmidji Soal Hambat APBD 2019, Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Angkat Bicara

Jawab Gubernur Sutarmidji Soal Hambat APBD 2019, Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Angkat Bicara

Laporan wartawan Tribunpontianak.co.id, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2019 nyaris molor dari batas waktu penetapan sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat.

Gubernur Sutarmidji mengaku mengucap syukur atas penetapan APBD Kalbar 2019 meski ada dua fraksi yakni PDIP dan Demokrat yang tidak ikut melakukan penetapan. 

Bahkan Sutarmidji mengungkapkan seakan ada upaya menghambat dari dua fraksi tersebut sehingga dirinya terpaksa melakukan upaya politik di DPRD Kalbar agar APBD TA 2019 bisa ditetapkan.

Fraksi Demokrat di DPRD Kalbar akhirnya angkat bicara terkait tudingan adanya upaya menghambat penetapan APBD TA 2019.   

Baca: Kapolres Beberkan Kronologis Kebakaran Pasar Beringin Singkawang

Baca: Waduh! Ketum PSSI Edy Kambing Hitamkan Kondisi Sepak Bola Indonesia Penyebab Kegagalan di AFF

Dikonfirmasi Tribun, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalbar, Tanto Yakobus mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Sutarmidji yang menuding fraksi partainya menjadi satu diantara hal yang menghambat disahkannya APBD. 

"Kalau liat statement seperti yang dimuat Tribunpontianak.co.id, sangat tendensius, tidak ada niat sedikitpun dari kami di Demokrat untuk menunda apalagi membatalkan. Kami melihat masih ada ruang, deadline tanggal 30, ada hal-hal yang perlu kritisi sebelum APBD disahkan, yang pertama kita ingin memastikan pembahasan berjalan dengan baik, prosedural, dan APBD kita berkeadilan untuk kabupaten/kota," ungkap Tanto, Rabu (5/12/2018) malam.

"Tanggal 26 itukan terakhir kita finalisiasi rapat badan anggaran, jadi sebelum rapat badan anggaran saya sebagai pimpinan fraksi ada rapat fraksi minta kawan-kawan di badan anggaran mengkritisi semua batang tubuh APBD Kalbar 2019," jelasnya.