Jawab Gubernur Sutarmidji Soal Hambat APBD 2019, Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Angkat Bicara
dua fraksi tersebut sehingga dirinya terpaksa melakukan upaya politik di DPRD Kalbar agar APBD TA 2019 bisa ditetapkan. Fraksi Demokrat di DPRD
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Rihard Nelson
lihat foto
Jawab Gubernur Sutarmidji Soal Hambat APBD 2019, Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Angkat Bicara
Laporan wartawan Tribunpontianak.co.id, Ridho Panji Pradana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2019 nyaris molor dari batas waktu penetapan sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat.
Gubernur Sutarmidji mengaku mengucap syukur atas penetapan APBD Kalbar 2019 meski ada dua fraksi yakni PDIP dan Demokrat yang tidak ikut melakukan penetapan.
Bahkan Sutarmidji mengungkapkan seakan ada upaya menghambat dari dua fraksi tersebut sehingga dirinya terpaksa melakukan upaya politik di DPRD Kalbar agar APBD TA 2019 bisa ditetapkan.
Fraksi Demokrat di DPRD Kalbar akhirnya angkat bicara terkait tudingan adanya upaya menghambat penetapan APBD TA 2019.
Baca: Kapolres Beberkan Kronologis Kebakaran Pasar Beringin Singkawang
Baca: Waduh! Ketum PSSI Edy Kambing Hitamkan Kondisi Sepak Bola Indonesia Penyebab Kegagalan di AFF
Dikonfirmasi Tribun, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalbar, Tanto Yakobus mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Sutarmidji yang menuding fraksi partainya menjadi satu diantara hal yang menghambat disahkannya APBD.
"Kalau liat statement seperti yang dimuat Tribunpontianak.co.id, sangat tendensius, tidak ada niat sedikitpun dari kami di Demokrat untuk menunda apalagi membatalkan. Kami melihat masih ada ruang, deadline tanggal 30, ada hal-hal yang perlu kritisi sebelum APBD disahkan, yang pertama kita ingin memastikan pembahasan berjalan dengan baik, prosedural, dan APBD kita berkeadilan untuk kabupaten/kota," ungkap Tanto, Rabu (5/12/2018) malam.
"Tanggal 26 itukan terakhir kita finalisiasi rapat badan anggaran, jadi sebelum rapat badan anggaran saya sebagai pimpinan fraksi ada rapat fraksi minta kawan-kawan di badan anggaran mengkritisi semua batang tubuh APBD Kalbar 2019," jelasnya.
Menurutnya, Fraksi Demokrat sebenarnya hanya ingin mengetahui penyebab dicoretnya sejumlah program oleh Gubernur yang nilainya mencapai angka Rp. 123 M. Hal ini agar sebagai bentuk pertanggung jawaban dirinya kepada masyarakat.
"Yang kita pertanyakan ada program-program atau kegiatan yang dicoret saat perubahan kemarin yang nilainya tidak sedikit, sekitar Rp. 123 miliiar, dan itu kita minta diakomodir di 2019. Kalau tidak diakomodir apa alasanya, alasan Demokrat minta tertulis karena sebagai bentuk pertanggung jawaban kita ke masyarakat agar ketika ditanya kita ada jawabannya. Kita minta jawaban tertulis pada Gubernur dan diperkuat dengan surat dari pimpinan DPRD ke Gubernur bahwa ada kegiatan yang dicoret di 2018 minta diakomodir di 2019, kalau tidak diakomodir tolong dijelaskan secara tertulis," bebernya.
Baca: Balita Ini Divonis Terkena Kanker Payudara, Dokter Temukan Fakta Mengejutkan!
Baca: Dukun Kejam Ini Dihukum Mati, Bunuh 42 Wanita dengan Brutal, Minum Air Liur Korban Sebelum Dibunuh
Baca: Penurunan APK, Bawaslu Pontianak Temukan 461 Pelanggaran
"Sampai finalisasi rapat badan anggaran tidak ada keputusan, jadi tanggal 26 pagi tidak sampai siang tidak ada kesepakatan tentang APBD itu, belum final, akhirnya karena sudah terjadwal pada malam hari pukul 19.00 WIB ada rapat paripurna penyampaian hasil rapat internal laporan badan anggaran, nah apa yang mau dilaporkan, dokumennya tidak ada, kesepakatan tidak ada. Demokrat berpendapat waktu itu silahkan kawan-kawan menghadiri rapat paripurna tapi apa yang mau kita dengar, dokumen tidak ada, kesepakatan tidak ada, namun terjadilah rapat itu dan dibacakan laporan badan anggaran yang jika kita lihat apa adanya," terang Anggota DPRD Dapil Sanggau-Sekadau ini.
Maka dari itu, ia pun sangat menyayangkan statement Gubernur Sutarmidji yang mengungkapkan jika Demokrat menghambat pengesahan APBD.
Baca: Fraksi PDIP dan Demokrat Coba Hambat Pengesahan APBD 2019, Gubernur Sutarmidji Lakukan Ini
Baca: Lewat Akun Facebook, Sutarmidji Sampaikan APBD 2019 Disahkan Meski Ada Minta Maaf
"Kami keberatan dengan statement Demokrat menghambat itu, justru Pak Gubernur harus berterimakasih pada Demokrat, kehadiran Demokratlah membuat rapat paripurna itu kuorum, Demokrat lah yang membuat suasana buntu itu menjadi cair, artinya disini Demokrat lah yang memberi solusi," tuturnya.
