Ini Janji Panitia Reuni Akbar 212 Bahwa Aksi Besok Tidak Ada Unsur Politik

Ini Janji Panitia Reuni Akbar 212 Bahwa Aksi Besok Tidak Ada Unsur Politik 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Aksi 212 akan digelar pada Minggu (2/12/2018) besok dituding berbagai pihak khususnya kubu pro pemerintah bermuatan politik. 

Tak bisa dipungkiri juga, aksi 212 yang muncul di akhir tahun 2016 itu bersamaan dengan kontestasi Pilkada Jakarta. 

Baca: IPW Minta Polisi Tak Berlebihan Hadapi Aksi Reuni Akbar Alumni 212

Meskipun penggagas aksi 212 saat itu menegaskan murni gerakan umat yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas penistaan agama. 

Berkaca dari itu,  Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif memastikan bahwa aksi Reuni Akbar 212 yang akan digelar Minggu  besok tidak akan ada unsur politik.

Untuk meyakinkan publik, Slamet Maarif pun menjelaskan ada beberapa hal yang telah disepakati pihak panitia Reuni Akbar 212.

Beberapa kesepakatan tersebut di antaranya adalah tidak diperkenankannya peserta Reuni Akbar 212 memakai atribut partai politik.

Peserta Reuni Akbar 212, kata dia, diperkenankan membawa bendera merah putih atau Bendera Tauhid.

Bila ditemukan peserta Reuni Akbar 212 yang melanggar aturan tersebut, lanjutnya, maka pihaknya tak segan akan mengamankan yang bersangkutan. 

Baca: Gubernur Anies Baswedan Izinkan Reuni 212 Digelar di Monas, Apa Agendanya? 

Baca: Kasus Baiq Nuril, Muslim Mengaku Mengantuk Usai Diperiksa Polisi Selama Delapan Jam

Hal itu disampaikan Slamet Maarif dalam acara Talkshow TVone, Jumat (30/11/2018). 

"Ada aturan main yang kami sepakati di panita bahwa Minggu besok itu siapapun dia tak boleh bawa, memakai atribut parpol, capres mananupun itu.

Kalau ada bawa atribut partai diamankan dengan cara baik-baik.

Itu yang kita lakukan hanya membawa bendera merah putih atau bendera tauhid," ucap Slamet Maarif.

Lebih lanjut Slamet Maarif mengatakan bahwa bila ada yang tetap memandang Reuni Akbar 212 mengandung muatan politik, itu menjadi hak setiap orang.