Eks Komnas HAM Sebut Aksi 212 Tidak Ada Unsur Politik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Aksi 212 yang akan berlangsung besok, Minggu (2/12/2018), dituding bermuatan politik. 

Namun Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut Reuni 212 yang akan digelar tersebut tidak ada unsur politik.

Dia mengatakan acara tersebut merupakan wujud memperjuangkan keadilan untuk umat Islam. 

Baca: IPW Apresiasi Sikap Polda Metro Jaya Yang Mengijinkan Reuni 212 di Monas

Baca: PDI Pejuangan Tantang Prabowo Subianto Blak-blakan Ungkap Harta Kekayaan

Hal tersebut juga sekaligus membantah pernyataan  Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menilai Reuni 212 adalah gerakan oposisi politik.

"Kepentingan untuk memperjuangkan keumatan umat Islam, tujuannya memperjuangkan keadilan untuk umat Islam, tidak lebih tidak kurang, nggak ada hubungan politik," ucap Natalius dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?' di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

Menurut eks komisioner Komnas HAM itu, umat Islam kini merasa tidak menerima keadilan dari pemerintah.

Untuk itu, Pigai menilai melalui gerakan itulah umat Islam yang merasa belum mendapatkan keadilan menyampaikan pendapatnya.

"Dulu Islam jadi bagian pemerintah, jika pemerintah tidak bisa memberikan keadilan ke umat Islam, berhak dong menyampaikan tuntutannya, harapan keadilan untuk kebaikan bangsa dan negara," jelasnya. 

Baca: Integritas Profesi Pendidikan Kewarganegaraan yang Menjadi Acuan Bangsa

Pigai menambahkan Reuni Akbar 212 hanya momentum umat Islam kembali berkumpul dan bereuni memperingati aksi 2 Desember 2016 lalu.

Menurutnya reuni kali ini dilaksanakan kebetulan saat tahun politik sehingga banyak anggapan gerakan itu untuk kepentingan politik.

"Tidak ada kaitannya dengan gerakan politik karena kebetulan di tahun politik. Ini hanya sekadar Reuni 212 kebetulan terjadi pada besok," pungkasnya.

(TRIBUNNEWS.com/chaerul umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Natalius Pigai: Reuni 212 Tak Ada Unsur Politik