Usai Dilantik Sebagai Bupati Mempawah, Gusti Ramlana Segera Dorong Hal ini

Ia mengatakan Pelabuhan Internasional Kijing bukan hanya milik Kabupaten Mempawah, tapi milik Provinsi Kalimantan Barat.

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Bupati Mempawah sisa masa jabatan 2014-2019, Gusti Ramlana saat pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (19/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Bupati Mempawah sisa masa jabatan 2014-2019, Gusti Ramlana menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah akan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Terutama dalam kaitan dengan program strategis nasional yakni pembangunan waterport  atau pelabuhan air internasional Kijing di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

“Itu akan saya percepat di masa jabatan saya kurang lebih lima bulan ke depan. Saya setuju kalau nantinya diberi nama Pelabuhan Tanjungpura atau mungkin nanti dikombinasikan dengan nama-nama yang ada di Mempawah,” ungkapnya saat diwawancarai usai pelantikan Bupati Mempawah sisa masa jabatan 2014-2019 dan Wali Kota Pontianak sisa masa jabatan 2013-2018 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (19/11/2018). \\

Baca: Pelantikan Bupati Mempawah dan Wali Kota Pontianak Sisa Masa Jabatan 2014-2019

Baca: Pagi Ini Edi Kamtono Dilantik Sebagai Plt Wali Kota Pontianak

Ia mengatakan Pelabuhan Internasional Kijing bukan hanya milik Kabupaten Mempawah, tapi milik Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, wajib bagi semua stakehlolders dan masyarakat mensukseskan proyek pembangunannya.

“Selama ini Kalbar tidak punya pelabuhan ekspor,” imbuhnya.  

Gusti Ramlana juga menimpali dirinya akan merumuskan kebijakan dalam rangka tindak lanjuti pembahasan guna penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kita harap dnegan adanya KEK, semua pabrikan bisa bergeser ke daerah Sungai Kunyit. Terutama untuk membangun hilirnya yakni industri pengolahan CPO. Selama ini kita hanya mengirim CPO.

Ia berharap pemerintah baik tingkat pusat maupun provinsi dapat segera memikirkan hal ini. Jangan sampai Kalbar hanya bisa mengekspor CPO saja.

“Kita harus segera membangun hilirnya, Industri hilir CPO perlu dibangun. Kita harap adanya pembangunan industri hilir. Maka, nilai tambah akan dirasakan oleh petani dan seterusnya. Kalau tidak, kita tidak akan menikmati nilai tambah,” tandasnya. 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved