Stop Korupsi Dengan Perangi Maladministrasi 

Hal itu disampaikan oleh Budi Rahman asisten Ombudsman RI Kalbar bidang Pencegahan saat acara Ngopi Bareng Ombudsman Kalbar

Stop Korupsi Dengan Perangi Maladministrasi 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ BELLA
Kegiatan Ngopi Bareng Ombudsman Kalbar di Komplek Purnama Agung 7 pada Sabtu (10/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Korupsi adalah sebuah kejahatan yang sistematis, tidak bisa berjalan sendiri, dan korupsi terjadi akibat adanya kolusi dan nepotisme yang terjadi dalam layanan publik. 

Untuk itu, dibentuk sebuah lembaga independent, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2000.

Pembentukan Ombudsman hadir bersamaan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalu TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. 

Baca: Prof. Chairil : Sekadau Sukses Gelar FSBM XII Kalbar 

Baca: Cegah Maladministrasi Dari Tingkat RT dan RW

Hal itu disampaikan oleh Budi Rahman asisten Ombudsman RI Kalbar bidang Pencegahan saat acara Ngopi Bareng Ombudsman Kalbar di Komplek Purnama Agung 7 pada Sabtu (10/11/2018).

Baca: Ombudsman Kalbar Ngopi Bareng Sahabat Ombudsman

Lebih jauh, Budi menyampaikan bahwa ada banyak pejabat yang terlibat korupsi akibat publik yang lengah 

"Ketika mendapatkan pelayanan publik yang buruk, ketika diminta duit 30 ribu atau 3 juta untuk ngurus KTP tapi cuma diam, itulah yang diharapkan oleh para pejabat korup," ungkapnya. 

Maka Ombudsman hadir untuk membuat masyarakat sadar bahwa harus berani, saat melihat, rekam dan laporkan.

Terutama dalam era digital saat ini, mendapatkan bukti adanya maladministrasi jadi lebih mudah. 

Saran Budi, kalaupun tidak bisa memfoto, minimal mencatat siapa nama petugas yang melakukan maladministrasi itu. 
 

Penulis: Bella
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved