Sutarmidji Minta ASN Pemprov Kalbar Berinovasi Tingkatkan Daya Saing

Saya berharap ASN mampu menunaikan tugas dengan inovasi-inovasi baru. Karena tanpa inovasi, ASN tidak akan dapat bekerja dengan baik

Sutarmidji Minta ASN Pemprov Kalbar Berinovasi Tingkatkan Daya Saing
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalbar H Sutarmidji hadiri Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XX dan XXI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Alam (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Johan Idrus, Jumat (19/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalbar  H Sutarmidji menegaskan inovasi menjadi tuntutan perkembangan zaman yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai satu diantara upaya meningkatkan daya saing.

Semangat dan jiwa berinovasi patut dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat.

“Saya berharap ASN mampu menunaikan tugas dengan inovasi-inovasi baru. Karena tanpa inovasi, ASN tidak akan dapat bekerja dengan baik,” ungkapnya saat hadiri Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XX dan XXI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Alam (BPSDM) Kalbar, Jumat (19/10/2018).

Midji sapannya menimpali inovasi ASN menjadi poin penilaian dirinya dalam menempatkan pimpinan-pimpinan tertinggi suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di lingkungan Pemprov Kalbar, ia akui masih ada pejabat-pejabat  ASN menjabat suatu posisi strategis namun tidak sesuai dengan disiplin ilmu pendidikan yang ditekuni.

Baca: Lim Tjung Njim Ajak Pelanggan Mitsubishi Hadiri Fuso Gathering

“Itu sesuai data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Barat. Pejabat itu tentu tidak memiliki kompetensi jabatan sesuai pendidikannya,” terangnya.

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini menambahkan bahwa dirinya bukan tipe pemimpin yang dzalim. Selama menjadi Wali Kota Pontianak dua periode, dirinya tidak pernah menon-jobkan seorang pejabat jika tidak terbukti bersalah karena melakukan penyelewengan.

“Tidak boleh menon-jobkan seorang pejabat. Kecuali dia bersalah. Kalau rolling (pergeseran_red) sih boleh lah. Tapi, kalau sampai menon-jobkan pejabat yang masih produktif dan punya kompetensi bagus maka negara akan rugi besar," imbuhnya.

Sutarmidji berjanji profesional dalam menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu di lingkungan Pemprov Kalimantan Barat.

“Saya janji tidak akan mendudukan seorang pada jabatan atau mencopot jabatan seorang dalam kondisi marah,” tegasnya.

Ia juga menerangkan tidak boleh ada campur tangan pihak ketiga atau orang di luar struktur pemerintahan yang mengatur penempatan seorang pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar. Jika ditemui kondisi seperti itu, dirinya tidak segan-segan membatalkan.

“Saya tegaskan tidak mau seperti itu. Kebijakan tegas sudah terkait hal ini sudah pernah saya lakukan waktu jadi Wali Kota Pontianak,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved