Sutarmidji Tekad Kalbar Jadi Provinsi Dengan Pelayanan Izin Tercepat di Indonesia
Sutamidji menimpali cepatnya proses perizinan sudah dibuktikan pada masa kepemimpinannya menjadi Wali Kota Pontianak dua periode.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan dirinya punya tekad bawa Provinsi Kalimantan Barat jadi provinsi dengan pelayanan proses kepengurusan perizinan tercepat di Indonesia.
"Itu tekad saya dan akan saya usahakan terwujud. Kalbar menjadi provinsi dengan pelayanan perizinan tercepat di Indonesia," ungkapnya saat membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian bertema perkembangan ekonomi dan APBN untuk pemerataan pembangunan di Hotel IBIS Pontianak, Selasa (18/9/2018).
Baca: Peningkatan Peran Strategis Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Satwa Liar
Baca: Mudahkan Masyarakat, Anggota Polsek Singkawang Barat Laksanakan Giat Yanmas Pembuatan SKCK
Sutamidji menimpali cepatnya proses perizinan sudah dibuktikan pada masa kepemimpinannya menjadi Wali Kota Pontianak dua periode.
Ternyata, pelayanan kepengurusan perizinan bisa dipangkas waktunya sehingga lebih cepat rampung.
"Bahkan saya pernah menantang pejabat yang bersangkutan untuk menyelesaikan selama satu jam. Kalau tidak, saya cari orang lain. Saya juga minta jelaskan apa hambatannya jika tidak bisa. Tapi ternyata, ketika sudah tahu, bisa kok cepat. Sekarang tinggal mau atau tidak saja," terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini menimpali diperlukan inovasi agar Kalimantan Barat bisa bergerak maju ke depan. Satu diantara contoh, Kota Pontianak yang telah berinovasi di masa kepemimpinannya.
"Pontianak tidak punya sumber daya alam. Hanya mengharapkan jasa. Pontianak bergantung pada aktivitas Sungai Kapuas, " jelasnya.
Sutarmidji menambahkan pembangunan Pelabuhan Kijing Internasional Kabupaten Mempawah harus terus didorong.
Jika pelabuhan terwujud akan mendatangkan manfaat dan geliat positif untuk pertumbuhan ekonomi.
"Ini harus terus didorong," imbuhnya.
Ia meminta pejabat tidak takut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat.
"Sepanjang semua sesuai prosedur jangan takut mengelola APBD. Yang salah itu adalah ketika fiktif, " tandasnya.
