Kamsul Hasan Berharap Komisi Informasi Punya Kebijakan Khusus Bagi Wartawan 

Cara yang lebih singkat itu, tentunya tidak dengan cara yang diatur Undang-Undang seperti yang berlaku saat ini

Kamsul Hasan Berharap Komisi Informasi Punya Kebijakan Khusus Bagi Wartawan 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / BELLA
Pelatihan Jurnalistik Sensitif Gender Bagi Pers di Provinsi Kalbar, di Harris Hotel Pontianak, Kamis (13/9/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Melihat betapa urgentnya wartawan untuk mendapatkan data terkait pemberitaan mengenai informasi publik, Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat, Kamsul Hasan berharap, ada peraturan yang memberikan kesempatan kepada Wartawan untuk mendapatkan akses informasi yang lebih cepat. 

Hal itu juga sudah sempat ia bicarakan dengan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede beberapa waktu yang lalu. 

"Dengan beliau, kita sudah mendiskusikan bagaimana caranya agar Wartawan bisa mendapatkan dokumen dari badan publik dengan cara yang lebih singkat," kata Hasan kepada Tribun usai memberikan materi pelatihan Jurnalistik Sensitif Gender Bagi Pers di Provinsi Kalbar, di Harris Hotel Pontianak, Kamis (13/9/2018). 

Cara yang lebih singkat itu, tentunya tidak dengan cara yang diatur Undang-Undang seperti yang berlaku saat ini. 

Baca: Ketua AJI Pontianak Dukung Wacana Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Khusus Wartawan

Yang diharapkan justru Undang-Undang yang dapat memberikan secara khusus kepada Wartawan, khususnya yang bekerja di media yang memiliki badan hukum untuk dapat memperoleh akses yang cepat. 

Untuk itu kita sedang mendiakusikan untuk merumuskan karena sekarang tim kampanye boleh atau sudah mendapatkan peraturan Komisi Informasi untuk mendapatkan akses data yang lebih cepat. 

Karena saat ini, jika mengikuti prosedur yang ada sekarang, untuk dapat memperoleh informasi publik harus menunggu 10 hari kerja, ditambah 7 hari kerja, setelah itu harus dilaporkan kepada atasan langsung dalam waktu 30 hari kerja. 

Dengan waktu kurang lebih satu setengah bulan itu, baru bisa masuk ke ranah sengketa Informasi yang diajukan kepada Komisi Yudisial (KY). 

Dari sana baru KY memanggil berbagai pihak terkait secara berulang-ulang, untuk kemudian bisa masuk proses mediasi untuk dapat memperoleh kesepakatan. 

Jika kesepakatan tidak berhasil didapat, maka kasus akan naik ke ajudikasi, melalui ajudikasi, pihak tergugat dalam hal ini badan publik yang disengketakan masih punya kesempatan untuk melakukan gugatan atau keberatan. 

Proses panjang tersebut, bahkan untuk beberapa kasus bisa memakan waktu hingga tiga tahun.

"Kalau Wartawan minta itu dengan rangkaian seperti itu, maka dokumen yang diminta sudah basi, sudah tidak update lagi," kata Hasan. 

Hal itulah yang menyebabkan pihaknya berharap, agar KI membuat peraturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memberikan kepada wartawan, ketika melakukan tugas Jurnalistik diberikan kemudahan akses data dari badan publik. 

"Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, sehingga kalau Wartawan datang ke Badan Publik dia menggunakan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 (tentang keterbukaan informasi) dinokomenkan (tidak ditanggapi), ketika dia menggunakan Undang-Undang No. 14 (tentang Keterbukaan Informasi Publik) dia tidak lagi harus menunggu prosedur yang sangat panjang dan lama," pungkasnya

Penulis: Bella
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help