Soroti Buruknya Kualitas Udara Akibat Karhutla, Ini Permintaan DPRD Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat menjadi sorotan dari Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat.

Terlebih, karhutla menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Satu diantara imbas negatif yang dirasakan oleh masyarakat adalah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap.

Bahkan di Kota Pontianak, kualitas udara masuk dalam kategori berbahaya dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak kecil.  

Baca: Dinas Pertanian Berencana Revitalisasi Lahan Perkebunan Akibat Karhutla

Wakil Ketua DPRD Kalbar, H Suriansyah menyayangkan kondisi memburuknya kualitas udara akibat karhutla. Kejadian karhutla dinilainya sebagai masalah klasik. Menurut dia, karhutla yang terjadi berulang kali itu harus dicegah dan diantisipasi secara optimal.

“Kami menyayangkan hal itu terjadi berulang kali tanpa usaha mendasar yang dilakukan. Hal seperti ini jangan sampai terulang kembali,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Rabu (22/8/2018) sore.

Politisi Gerindra itu menyoroti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang punya tanggung jawab terkait penanganan karhutla hanya bersifat memadamkan api saja. Seyogyanya, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara mendasar guna atasi permasalah karhutla.

“Tentu ini sangat disesalkan. Seolah-olah pemerintah tidak berdaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berulang kali terjadi ini,” terangnya.

Suriansyah mengatakan jika tidak ada upaya mendasar dan menyeluruh, maka ia pesimis karhutla bisa ditangani secara maksimal. Menurut dia, karhutla bisa terus terjadi di masa-masa mendatang.

“Karhutla yang saat ini terjadi apakah terus berlanjut sampai 10 tahun ke depan ? Tentu, kita tidak ingin terjadi lagi. Pemerintah harus smelakukan upaya mendasar dan menyeluruh sehingga tidak terjadi lagi. Pemerintah melalui instansi terkait harus bertanggungjawab,” imbuhnya.

Ia mengingatkan janji Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pernah menyampaikan pernyataan apabila terjadi karhutla di suatu Provinsi, maka pejabat yang diberi tanggungjawab untuk mengantisipasinya namun tidak mampu akan dicopot.

“Ini harus dibuktikan, jika memang tidak ada usaha dari Kapolda maupun Pangdam. Namun, tentu ini perlu pengkajian yang mendasar sehingga tidak merugikan pejabat yang sedang menjabat tersebut. Tentu hal ini harus dikaji dan ditelaah agar masalah ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” jelasnya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Sambas ini juga berharap pemerintah bertanggung jawab terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan akibat memburuknya kualitas udara khususnya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

“Tentu ini sangat merugikan masyarakat Kalbar. Pemerintah harus menggratiskan biaya pengobatan atau pencegahan penyakit akibat udara yang tidak baik. Perlu usaha bersama untuk menyelesaikan karhutla,” timpalnya.

Suriansyah mengimbau masyarakat Kalbar kurangi aktivitas di luar ruangan untuk sementara waktu. Ia meminta para orangtua melindungi anak-anak agar tidak tercemar oleh polusi udara berkategori bahaya.