Pemeringkatan Badan Publik Berdampak Signifikan Bagi Masyarakat, Ini Kata Komisi Informasi Kalbar

Anggota Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

Pemeringkatan Badan Publik Berdampak Signifikan Bagi Masyarakat, Ini Kata Komisi Informasi Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Anggota Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Chatarina Pancer memberikan keterangan saat konferensi pers di IO Cafe, Jalan M Sohor, Kota Pontianak, Kamis (9/8/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Chatarina Pancer menegaskan banyak yang beranggapan pemeringkatan seolah-olah hanya ditujukan kepada badan publik.

Padahal, sesungguhnya pemeringkatan juga akan berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Mengapa? Karena meningkatkan adanya gairah untuk perbaikan keterbukaan informasi di setiap badan publik. Maka, akan berdampak pada mudahnya masyarakat mengakses informasi,” ungkapnya saat konferensi pers di IO Cafe, Jalan M Sohor, Kota Pontianak, Kamis (9/8/2018) siang.

Baca: Penutupan Kesamaptaan, Dandim 1206 Putussibau Minta Polhut Peka Dengan Karhutla

Ia kembali menimpali pemeringkatan badan publik bukan hanya sekedar untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) saja.

“Ini pesta kegembiraan bagi badan publik sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang belum ada desk layanan mereka akan menyediakan, kemudian yang belum ada desk informasi publik, mereka juga akan disediakan,” terangnya.

Hasil pemeringkatan, kata Chatarina, ketika diumumkan juga menjadi gairah dan prestise bagi badan-badan publik sebagai indikator bahwa benar-benar bertanggungjawab dan melaksanakan UU KIP itu.

“Penilai bukan hanya Komisi Informasi saja. Ada dari PPID Utama, akademisi dan media baik cetak maupun audiovisual,” timpalnya.

Terkait pengembalian kuosioner oleh 108 badan publik yang ada di Kalbar, Chatarina menambahkan angka itu sekitar 35 persen dari total 300-an badan publik. Jika melihat prosentase itu masih terbilang rendah. Kendati ada animo yang naik bila dibandingkan tahun 2017 lalu.

“Tahun akan datang kita optimis,. Badan publik juga akan kita sentil karena apabila sudah dikirimkan kuosioner SEQ tapi tidak kembalikan, maka kita akan memberitakannya di media. Ini agar masyarkat punya analisis tersendiri kepada badan publik yang tidak punya semangat untuk memperbaiki pelayanan keterbukaan informasi,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help