Studi Banding UMKM di Yogyakarta, Ini Apresiasi Wakil Ketua DPRD Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat studi banding ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta belum lama ini.

Studi banding ke Kota Gudeg itu bertujuan pelajari pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti diketahui, geliat UMKM di Yogyakarta terbilang tumbuh pesat dan maju.

Rombongan Komisi II DPRD Kalbar diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi DI Yogyakarta didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DI Yogyakarta.

Baca: Real Madrid Vs AS Roma: Modal Bagus Unjuk Gigi Tanpa CR7, Live TVRI dan Live iNews TV ICC 2018

Wakil Ketua DPRD Kalbar, H Suriansyah menerangkan berdasarkan hasil studi banding, pihaknya mendapatkan informasi bahwa tidak ada satupun industri besar yang beroperasional di DI Yogyakarta.

DI Yogyakarta murni gantungkan sektor perekonomian bidang perdagangan dan jasa melalui UMKM.

“Untuk mengembangkan UMKM, Pemprov DI Yogyakarta menguatkan pembinaan baik industri konversional maupun industri kreatif berbasis anak muda dan teknologi,” ungkapnya, Selasa (7/8/2018).

UMKM di Yogyakarta, kata Politisi Gerindra itu, diantaranya agro industri kuliner, agro industri kecil, perdagangan kecil, kuliner, pariwisata dan beberapa UMKM lainnya.

Pemprov setempat memfasilitasi penyediaan suprastruktur berupa Peraturan Daerah (Perda) guna ciptakan iklim industri yang baik.

Baca: Rahmad Satria Berlabuh ke Gerindra, Pengamat: Kepentingan Bersifat Pragmatis

“Suprastruktur itu juga agar UMKM bisa berkembang,” terangnya.

Satu diantara kebijakan itu yakni Pemprov DI Yogyakarta menjamin kepengurusan perizinan yang sangat mudah, cepat dan murah bagi UMKM. Pemungutan pajak juga tidak memberatkan masyarakat.

Retribusinya ringan serta perbankan mampu melayani UMKM secara mudah, cepat, murah dan berbunga rendah. Peran Badan Perkreditan Rakyat (BPR) juga mampu menunjang pertumbuhan perdagangan barang dan jasa UMKM.

“Aktivitas UMKM benar-benar ditata secara baik sehingga mampu berkembang dan menjadi penopang utama perekonomian,” imbuhnya.

Suriansyah menegaskan sebenarnya potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tidak kalah dari DI Yogyakarta. Kalbar harus mencontoh kemajuan DI Yogyakarta terkait metode pengembangan ekonomi kerakyatan dan tidan bertumpu hanya pada industri besar.

“Dari segi kebudayaan, kerajinan, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Lahan, Sumber Daya Pertanian dan lain-lain, Kalbar tidak kalah kok. Pertumbuhan harus bertumpu pada perekonomian rakyat. Secara linier harus mampu mensejahterakan rakyat,” pungkasnya