Komit Tanggulangi HIV AIDS, Pemkot Pontianak Kucurkan Anggaran Rp 510 Juta Untuk Sekretariat KPA

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Pontianak ingin memberikan yang terbaik bagi para masyarakat dan pengunjung yang datang. Hal itulah disebutkan, Kabid Pembangunan Sektoral Bappeda Kota Pontianak, Syarif Usmulyono.

"'Kota Pontianak ini adalah kota perdagangan dan jasa, kita tidak punya hasil bumi dan sebagainya. Orang datang di Pontianak otomatis untuk memanfaat jasa dan perdagangan. Maka dengan kota yang kecil ini, jika kesehatan tidak terjaga tentu menjadi masalah besar," ucap Usmulyono saat menghadiri acara acara Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalbar menggelar pertemuan koordinasi antar jejaring dalam rangka rangka memastikan jaminan kesehatan nasional. Kegiatan di langsungkan di Hotel Orchard, Jalan Gajahmada Pontianak, Rabu (11/7/2018).

Baca: Terungkap! Ternyata Kalangan Ini Paling Banyak Terjangkit HIV-AIDS di Kota Pontianak

Baca: Wabup Aloysius : Profesional Polri Mengayomi Masyarakat

Baca: Ternyata MSG Bermanfaat Bagi Lansia, Ini Kata Ahli Gizi

Oleh karena itu, pihaknya dari Pemkot Pontianak mengenai masalah kesehatan dan pendidikan adalah nomor satu. Untuk urusan kesehatan, sama halnya dengan komitmen terkait mensuport Komisi Penanggulangan HIV-AIDS selama ini.

Disebutnya orang tak akan mau datang ke Pontianak kalau mendengar Pontianak banyak HIV-AIDS. Maka Pemkot selalu menggandeng KPA, dan setiap tahunnya mereka ditanya, terkait kebutuhan KPA itu apa saja dan butuh anggaran apa. APapun kebutuhan KPA ia rasa tidak pernah dicoret, tentunya harus melalui mekanisme dan Musrenbang yang ada.

"Tahun lalu kami anggarkan Rp410 juta khusus hibah pada KPA Kota Pontianak dan Tahun Ini kami anggarkan Rp510 juta," kelasnya.

Dana sengaja ditambah, karena ada pengajuan dari KPA yang mengusulkan kalau tenaga pendamping mereka kurang dan mereka butuh beberapa orang dan hanya setujui enam orang, sesuai dengan kemampuan anggaran Pemkot .

"Mudahan dengan tambahan dana KPA lebih leluasa bekerja dilapangan dan menemukan orang dengan infeksi terbaru agar segera diobati. Selain itu, kamu juga mendorong regulasi apa yang bisa dibantu oleh Pemkot Pontianak, misalnya ODHA diberikan PBI maka perlu adanya SK Wali Kota dan sebagainya," tegas Usmulyono.

Bappeda Pontianak meminta KPA tetap melakukan koordinasi dengan tim teknis yang merupakan dinas terkait. Pemerintah Kota Pontianak disebutkanny sangat komit dengan penanggulangan HIV-AIDS dan termasuk TB karena sudah menjadi masalah serius.

"TB untuk menjangkit dengan orang lainnya sangat mudah maka TB ini lebih berbahaya dari HIV-AIDS. Kami sangat mewanti-wanti masalah HIV-AIDS dan TB di Kota Pontianak ini," pungkasnya.