Hermanus Letakkan Batu Pertama Pembangunan RSUD Kubu Raya

Menurut Wakil Bupati Kubu Raya, peran pemerintah provinsi pada pembangunan rumah sakit tersebut juga cukup penting.

Hermanus Letakkan Batu Pertama Pembangunan RSUD Kubu Raya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kubu Raya, di Rasau Jaya, Jumat (6/7/2018) 

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjukan komitmennya untuk keberadaan rumah sakit di kabupaten tersebut.

Menurut Wakil Bupati Kubu Raya, peran pemerintah provinsi pada pembangunan rumah sakit tersebut juga cukup penting.

Baca: Ketua Komisi di DPRD Kalbar Ini Tak Mempermasalahkan Periodesasi Dalam Pencalegan

Baca: Dewan Paparkan Waktu Deadline dan Sumber Dana Pembangunan Kantor PUPR Kubu Raya

Baca: Pembangunan Kantor Dinas PUPR Kubu Raya Telan Rp 13,45 Miliar

"Hari ini melaksanakan peletakan batu pertama RSUD tipe D di kabupaten Kubu Raya yang berada di rasau jaya, ini tekad kuat kita memulai pembangunan rumah sakit ini. Lahan yang akan dibangun ini juga merupakan milik pemerintah provinsi yang diperbantukan untuk Pemkab Kubu Raya melalui sistem pinjam pakai," ujar Hermanus.

Selain itu menurut dia upaya pemerintah daerah untuk terealisasinya pembangunan rumah sakit tersebut juga cukup berat. Sehingga diharapkan olehnya pembanguan tersebut dapat terselesaikan tepat waktu.

"Ini juga perlu sangat diperhatikan karena mengalokasi ini tidak gampang, sejak 2014 melalui studi kelayakan dan lokasi dengan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan, kemudian ke kemnkes untuk dukuangn pendanaan, 2018 akhirnya bisa dibangun rumah sakit ini. Ada 200 kab/kota yang mengusulkan tapi hanya 10, nah ini jangan di sia-siakan," tuturnya.

Karena menurutnya tentu saja jika pembanguan tersebut tidak tercapai tepat waktu akan ada sanksi yang diterima.

"Sesuai ketentuan yang ada ini sudah bulan 7 jadi dapat dimulai pengerjaan, kalau tidak cepat dimulai bisa diberikan peringatan sanksi dari Kemenkes. Jangan sampai dana di kembalikan lagi, karena itu dan selanjutnya pembanguan ini dipantau melalui inspektorat, agar lancar aman dan tenaga kerja juga sudah di asuransikan," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved