Dorong Perda Pengaturan Jalan Umum dan Khusus Angkutan, Ini Alasan DPRD Kalbar
Dalam upaya tersebut, diakui perlu adanya koordinasi dan kerjasama sinergis antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Pusat.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat memandang perlunya Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perkebunan Sawit.
Hingga kini, Raperda inisiatif DPRD Kalbar ini masih digodok oleh legislatif bersama eksekutif.
Anggota DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan Raperda ini sebagai aturan guna meminimalisir kerusakan jalan-jalan di Kalimantan Barat.
Baca: PKS Kalbar Targetkan 15 Persen Suara Partai, Pengamat : Cukup Berat
Terlebih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan, penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor beralih ke Pemerintah Pusat.
“Hal ini terkait antisipasi banyaknya angkutan barang yang melebihi jumlah diperbolehkan atau melebihi tonasenya sebagai upaya meminimalisir kerusakan jalan,” ungkapnya, Minggu (1/4/2018).
Baca: Kadiskes: Cegah Stunting Sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Dalam upaya tersebut, diakui perlu adanya koordinasi dan kerjasama sinergis antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Pusat.
Amin menambahkan dalam draft Raperda diatur mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum dalam kaitannya mencegah kerusakan jalan.
“Pertama, pemerintah daerah melalui dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan menggunakan jalan umum sesuai ketentuan perundang-undangan,” terangnya.
Kedua, pengawasan dan pengendalian berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu lalu lintas. Ketiga, pengawasan dilakukan secara koordinatif antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Jembatan timbang merupakan salah satu cara dalam pengawasan, terutama dihubungkan dengan kelebihan muatan kendaraan yang melewati jalan umum. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai timbangan yang bersifat bergerak atau mobile atau jenis lain yang dapat berfungsi untuk mengetahui berat kendaraan,” papar Politisi Nasdem ini.
Keberadaan Perda ini nantinya memberi penjelasan terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk meminimalisir atau mengatasi kerusakan jalan.
Beberapa langkah itu diantaranya meningkatkan pengawasan dan pengendalian antara lain menindak tegas setiap pelanggaran terkait kelebihan muat yag diperbolehkan untuk melewati jalan umum.
