Dorong Perda Pengaturan Jalan Umum dan Khusus Angkutan, Ini Alasan DPRD Kalbar

Dalam upaya tersebut, diakui perlu adanya koordinasi dan kerjasama sinergis antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Pusat.

Dorong Perda Pengaturan Jalan Umum dan Khusus Angkutan, Ini Alasan DPRD Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / FILE
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat memandang perlunya Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perkebunan Sawit.

Hingga kini, Raperda inisiatif DPRD Kalbar ini masih digodok oleh legislatif bersama eksekutif.

Anggota DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan Raperda ini sebagai aturan guna meminimalisir kerusakan jalan-jalan di Kalimantan Barat.

Baca: PKS Kalbar Targetkan 15 Persen Suara Partai, Pengamat : Cukup Berat

Terlebih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan, penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor beralih ke Pemerintah Pusat.

“Hal ini terkait antisipasi banyaknya angkutan barang yang melebihi jumlah diperbolehkan atau melebihi tonasenya sebagai upaya meminimalisir kerusakan jalan,” ungkapnya, Minggu (1/4/2018).

Baca: Kadiskes: Cegah Stunting Sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Dalam upaya tersebut, diakui perlu adanya koordinasi dan kerjasama sinergis antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Pusat.

Amin menambahkan dalam draft Raperda diatur mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum dalam kaitannya mencegah kerusakan jalan.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved