Hamka Siregar Dijerat Pasal 3 UU Tipikor, Ini Tuntutan Hukumnya

Terdakwa tidak menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan. Terdakwa sengaja tidak membentuk PPHP

Hamka Siregar Dijerat Pasal 3 UU Tipikor, Ini Tuntutan Hukumnya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kasus korupsi meubelair STAIN/IAIN Pontianak, Hamka Siregar di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (14/2/2018) siang. Hamka Siregar dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Rusunawa STAIN) Pontianak atau sekarang IAIN Pontianak Tahun 2012, Hamka Siregar dituntut pidana dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak (Kejari Pontianak) juga meminta mantan Rektor IAIN Pontianak ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2 A Pontianak.

Hal ini terkuak saat sidang keempat belas beragendakan pembacaan tuntutan JPU yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (14/2/2018). Sidang yang sempat ditunda sepekan dari jadwal rencana awal yakni Rabu (7/2/2017) ini berjalan lancar.

(Baca: Gudang Daun Kratom di Kalis Hangus Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 1 Miliar )

Sidang nomor perkara 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk dipimpin oleh Hakim Ketua Tipikor Haryanta SH MH didampingi dua hakim anggota dan satu panitera. Kejari Pontianak mengutus dua JPU yakni Rita Hilga dan Wara.

Hamka didampingi empat orang Penasehat Hukum diantaranya Syafruddin Nasution, Maskun Sofyan, Abid dan Sobirin. Usai pengambilan sumpah di bawah kitab suci Alquran, Hamka Siregar terlihat diam membisu. Sepanjang sidang, ia terlihat melamun sembari mendengarkan tuntutan dari JPU.

JPU Kejari Pontianak, Wara menegaskan JPU menuntut terdakwa Hamka Siregar dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

“Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tidak bentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga barang tidak sesuai spesifikasi. Terdakwa memperkaya orang lain dan merugikan negara,” ungkapnya membacakan tuntutan JPU.

(Baca: Peningkatan Infrastruktur, Supriatna: Terapkan Sistem Pembangunan Tuntas pada Sekolah )

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help