Kenaikan Anggaran Pengamanan Pilkada, DPRD Kalbar Tunggu Persetujuan Pj Gubernur Kalbar 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terkait permintaan kenaikan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 di wilayah Kalbar, terutama Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar Suriansyah mengatakan berdasarkan perhitungan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, anggaran pengamanan Pilkada serentak yang ditetapkan sebelumnya kurang memadai.

Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD sudah menganggarkan dana sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 senilai Rp 48 Miliar. 

Baca: Cuaca Buruk, Beberapa Harga Sembako Mengalami Kenaikan

"Polda mengharapkan sebesar Rp 110 Miliar. DPRD masih menunggu persetujuan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar baru yang akan menjabat mulai tanggal 15 Januari 2018," ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di ruang kerjanya, Jumat (12/1/2018) sore. 

Baca: Hujan Deras Landa Wilayah Kalbar, Ini Penjelasan BMKG

Legislator Fraksi Gerindra ini menambahkan jika Pj Gubernur menyetujui, maka pihak Pemprov bisa mengajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam rapat kerja dengan pihak keamanan. 

Suriansyah mengatakan permintaan kenaikan anggaran didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, wilayah georafis dan jangkauan Kalbar begitu luas mencapai 15 juta hektare. Sehingga, untuk penugasan dan pergeseran pasukan pihak kepolisian tidak mencukupi anggaran. 

"Kedua, antisipasi apabila terjadi pemungutan suara ulang. Ketiga, antisipasi bila terjadi kondisi kontijensi yaitu kondisi agak luar biasa terkait permasalahan keamanan," terangnya. 

Tidak hanya Polda Kalbar, pihak Kodam XII/Tanjungpura juga mengharapkan adanya penambahan anggaran. Sebelumnya, Pemprov dan DPRD sudah menganggarkan Rp 15 Miliar. 

"Penambahan anggaran untuk tunjangan," ucapnya. 

Ia menerangkan DPRD tidak mempermasalahkan peningkatan anggaran pengamanan Pilkada Serentak. Berdasarkan hasil itu, jika disetujui bersama maka bisa diakomodir pada APBD Tahun 2018.

"Ya, pada tahap penyempurnaan anggaran yang dilakukan pada bulan Januari, Februari dan Maret," jelasnya. 

Anggota DPRD Dapil Sambas ini menegaskan anggaran itu dalam artian tidak menambah anggaran baru, namun menggeser anggaran yang sudah ada. Sedangkan anggaran yang tergeser bisa dianggarkan kembali di dalam APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2018. 

"Mekanisme itu yang bisa diatur sehingga kita menunggu tindaklanjut dari usulan Polda dan Kodam. Lalu, tanggapan dari Pemprov dan pembahasannya di DPRD," tukasnya.