TribunPontianak/

Siapkan Rp 100 Miliar untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Landak II

Kite berharap ini tidak ada kendala, yang magar lahan ini juga saya sudah kasi waktu 3 hari, kalau mereka tidak bongkar saya yang bongkar.

Siapkan Rp 100 Miliar untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Landak II
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengusap tiang perdana untuk pembangunan Jembatan Landak II, Kamis (7/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tak lama lagi warga Kota Pontianak dan Kalbar umumnya akan menikmati duplikasi Jembatan Landak yang menghubungkan Pontianak bagian Timur dan Utara. Pasalnya pembangunan telah dimulai dengan ditandai pemancangan tiang Perdana oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.

"Hari ini dimulai pemancangan tiang pertama pembangunan duplikasi Jembatan Landak. kami harap jembatan ini segera selesai. Mudah-mudah tahun depan akhir bisa selesai atau paling lama pertengahan 2019," harap Midji setelah melakukan pemancangan tiang pertama, Kamis (7/12/2017).

Bukan tanpa alasan Midji berharap pembangunan itu segera selesai karena bahan seperiti rangka bajanya sudah ada.

"Kata pak menteri rangka bajanya sudah ada. jadi ini konstruksi tiangnya saja, nanti rangka baja sudah ada dan tinggal dibawa. Mudah-mudahan 2018 akhir, kalau Pak Jokowi minta 2018 akhir kan harus selesai," ujarnya.

(Baca: Warga Pontianak Sambut Baik Pemancangan Tiang Pertama Jembatan Landak II )

Midji juga berharap pembangunan tersebut tidak terhambat, dengan adanya kendala sebagian oknum masyarakat yang mengklaim lahan dibagian Pontianak Utara. Ia meminta semua warga harus mendukung pembangunan tersebut.

"Kite berharap ini tidak ada kendala, yang magar lahan ini juga saya sudah kasi waktu 3 hari, kalau mereka tidak bongkar saya yang bongkar. kalau kami yang bongkar saya pastikan sengnya tidak bisa dipakai," ucapnya dengan nada tinggi.

Menurutnya masalah urusan pengadilan karena ada tuntutan dari masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris, belum tentu mereka berhak atas tanah tersebut karena saat ini masih proses dan mereka juga tidak boleh memagar dan menghalangi pembangunan.

Kemudian terkait proses ganti rugi bangunan disegmen Pontianak Timur menurutnya tidak ada masalah. Masyarakat yang memiliki bangunan pada intinya mendukung pembangunan.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help