Siap Pinjamkan Rp 375 Miliar untuk Pembangunan di Ketapang

PT SMI sifatnya sesesuaia BUMN dan kita mandapat untuk menjadi katalis pembangunan infrastruktur.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Anggota DPR RI Komisi XI, Michael Jeno bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyelenggarakan Roundtable Meeting dan Dialog Media di Hotel Aston Ketapang, Rabu (9/8).

“PT SMI sifatnya sesesuaia BUMN dan kita mandapat untuk menjadi katalis pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT SMI, Agresius Rabajanto Kadiaman kepada wartawan di Ketapang, Rabu (9/8/2017).

Ia menjelaskan terkait pembiayaan pembangunan PT SMI sudah lakukan diberbagai daerah seperti di Sumatera, Kalimantan Utara, Lombok dan lain-lain.Pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghitung bersama mengenai proyek apa yang perlu pembiayaan PT SMI.

Tujuannya untuk menghindari adanya proyek yang tak selesai karena masalah pembiayaan di daerah tersebut.

(Baca Juga: Bupati Ketapang Imbau Pelajar Jauhi Narkoba

Diharapkan adanya pengajuan proposal yang layak dari Pemda termsuk dari Ketapang kepada PT SMI untuk pembiayaan pembangunan.

“Pada kesempatan ini kita bersama Pak Michael Jeno berupaya untuk melaksanakan dan mengkongkritkan apa yang dapat dilaksanakan Pemkab Ketapang,” ungkapnya.

Ia menegaskan pihaknya tentu akan sangat mendukung rencana di Pemda Ketapang untuk melaksanakaan pembangunan infrastruktur. Terkait berapa besar PT SMI meminjamkan dana kepada tiap daerah menurutnya tentu berbeda-beda.

“Tadi kita sudah sampaikan dalam seminar kita akan perhitungkan dengan kapasitas fiskal dan kemampuan tiap daerah. Kemudian untuk Ketapang tadi sudah diperkirakan bisa mendapatkan pinjaman dari PT SMI mencapai Rp 375 miliar. Tapi tentu tergantung lagi pada proyek apa yang akan dibiayai dan besaran nilainya,” ucapnya.

“Hitungan awal kita bahwa Pemda Ketapang sanggup untuk meminjam hingga Rp 375 miliar itu tentu dengan resiko yang boleh dikatakan masih terkontrol. Hal itu berdasarkan berdasarkan APBD Ketapang 2016. Jadi pada 2017 bisa meningkat lagi,” lanjautnya.

Penulis: Subandi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved