Bupati Kayong Utara Kaget Terima Penghargaan Pemenuhan HAM

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengaku terkejut saat mengetahui menerima penghargaan pemenuhan HAM, karena menurutnya Ia hanya memenuhi kebetuhan masyarakat mengenai pendidikan dan kesehatan.

"Sebenarnya saya kaget waktu menerima penghargaan tahun 2013 mengenai HAM, sehingga saya bertanya apa kriteria yang dinilai," katanya, Senin (10/04/2017) pada Diskusi Tribun On Focus.

Menurutnya saat mengetahi lima hak dan 17 poin indikator kab/kota pemenuhan HAM, Ia berpikir Kabupaten Kayong Utara yang dipimpinnya memang berhak untuk mendapat penghargaan tersebut.

"semenjak di mekarkan, kondisi pendidikan masyarakatnya rendah, sekitar 6 persen, Ini yang membuat IPM Kayong Utara rendah, sehingga di awal kebetulan mempunyai kesemptan penelitian Kayong Utara, dan mencalonkan diri menjadi Bupati, saya sudah mengetahui kondisinya," tuturnya.

Baca: Tribun On Focus Bahas Kinerja Pemenuhan HAM di Tingkat Lokal

Orang nomor satu di Kayong Utara mengatakan pada 2010 APBD Kayong Utara 36 persen dialokasika untuk pendidikan, termasuk dengan IPM, pendidikan dan ekonomi.

"Kami ingin mendongkrak SDM sehingga pada saat itu kami mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis 12 tahun, dan juga kesehatan, Ada yang bilang pendidikan gratis memanjakan masyarakat, padahal pendidikan hak dari masyarakat," pungkasnya.