Zulfydar Zaidar Mochtar Dukung Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengusaha Kalbar yang merupakan transportir, Zulfydar Zaidar mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur perbatasan. 

Setelah menyelesaikan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tahap I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017 Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan tahap 2 yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dikawasan perbatasan.

"Kami mendukung upaya yang di lakukan pemerintah pusat yang akan menyelesaikan pembangunan border lintas negara. Dengan income pendapatan negara dan sekaligus menciptakan menjadi kawasan perekonomian antara provinsi dan kedua negara,"ujarnya kepada tribun pada Minggu, (30/10/2016).

Zurfi mengatakan yang harus menjadi pemikiran pemerintah pusat adalah memberikan kesempatan kepada penduduk setempat atau provinsi tersebut untuk mengoperasionalkan, sang mengembangkan perdagangan antara daerah antara kedua negara.

Selain itu ia menilai perlu di berikan otoritas khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penugasan dari pemerintah pusatnya kepada orang setempat atau orang daerah.

Untuk pengembangan perdagangan ia juga menilai kedua negara perlu aturan tersendiri dengan memahami perdagangan kedua negara yang masih serumpun yang tradisional.

Tentunya dengan tidak mengabaikan aturan-aturan perdagangan international.

"Di sini peran pemerintah pusat untuk memberikan panduan yang baik agar kawasan tersebut menjadi kawasan baru. Maka perlu di berikan otoritas khusus yang diberikan oleh pemeritah pusat di seluruh perbatasan di Indonesia. Khususnya Kalbar,"ujarnya.

Maka sudah sepantasnya kata Zurfi masyarakat setempat menikmati langsung hasil pembangunan dari pemerintah pusat.

"Kalau target mencapai Rp 7 triliun dari pemerintah pusat maka dampak pembangunan itu harus di rasakan oleh masyarakat perbatasan itu. Jangan justru dari provinsi lain yang menikmati," ujarnya.

Ia mengatakan kalau justru pihak lain yang menikmati dan pemerintah membiarkan maka teorinya hanya memindahkan uang dan pembangunan.

"Lalu yang menikmati orang lain pula dan masalahnya tetap dirasakan masyarakat setempat atau pemerintah setempat itu juga tidak baik. Semoga apa yang di targetkan menjadi keberhasilan dan masyarakat perbatasan dan kedua negara menjadi sejahtera," ujarnya.