Benarkah Pemda Kayong Utara Potong ADD Sail Selat Karimata?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kayong Utara Waliman bantah adanya isu pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kegiatan Sail Selat Karimata oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Waliman, isu tersebut dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Itu hanya sekadar isu saja dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya ingin tekankan bahwa tidak ada pemotongan dana Desa terkait pelaksanaan acara Sail Selat karimata nanti,” jelas Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kayong Utara, Waliman Kepada awak media, Rabu (27/7/2016).

Lebih lanjut Waliman menerangkan bahwa Desa memiliki kewenangan yang mandiri untuk melakukan pengelolahan keuangannya sendiri sehingga sangat sulit jika Pemerintah Daerah ingin melakukan pemotongan tanpa ada dasar dan regulasi yang jelas.

“Desa dapat menggunakan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dalam pelaksanaan pembangunannya agar dapat memperkerjakan warga setempat sehingga perekonomian masyarakat setempat maju dan berkembang,” tutur Waliman.

Isu adanya pemotongan Dana Desa mencapai 100 juta setiap desa untuk mendukung penyelenggaraan acara puncak Sail Selat Karimata santer terdengar di beberapa desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

Akibat adanya isu tersebut beberapa desa mengaku harus menghentikan beberapa pembangunan yang telah direncanakan sampai menunggu kepastian dari Pemeritah Daerah.

“Memang sampai saat ini belum ada peraturan yang kami terima mengenai pemotongan dana desa untuk acara sail nanti, tapi oleh karena adanya isu yang berkembang akan ada pemotongan sampai 100 juta sampai saat ini ada beberapa perkerjaan saya tahan sampai ada kejelasan dari pemerintah,” terang satu diantara Kepala Desa yang enggan disebut namanya.