TAG
PTUN
-
Penjabat Sekretaris Daerah Kapuas Hulu H Sarbani menyatakan, pemberian sanksi penurunan pangkat dr Ismawan
Jumat, 30 Agustus 2019
-
Herkolanus Roni menjelaskan pelantikan kedua Kades terpilih dari Pilkades Serentak 2018 lalu mendapatkan polemik di tengah masyarakat
Senin, 26 Agustus 2019
-
Pemkab Kapuas Hulu bisa mendapat bantuan Hukum, pertimbangan Hukum dan pelayanan Hukum dari Kejari Kabupaten Kapuas Hulu.
Minggu, 9 Juni 2019
-
Jaksa Pengacara Negara Kejari Kapuas Hulu dimotori oleh Joko Probowinarto SH MH (Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara) bersama tim
Selasa, 12 Februari 2019
-
Gugatan OSO ke Bawaslu ditolak setelah pencalonannya sebagai anggota DPD RI dibatalkan oleh KPU atas dasar OSO adalah orang dan pengurus parpol
Jumat, 12 Oktober 2018
-
Ketua DPD Hanura Kalbar Suyanto Tanjung menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya hukum yang dilakukan oleh OSO.
Jumat, 12 Oktober 2018
-
Ia mengatakan jika memang nanti oso tidak puas dengan hasil keputusan dari Bawaslu RI tentang perkara sengketa, yang bersangkutan
Selasa, 9 Oktober 2018
-
Ia mengatakan, dakwah akan tetap dilakukan oleh anggota dan simpatisan HTI meski tak lagi membawa nama organisasi.
Selasa, 8 Mei 2018
-
Majelis Ulama Indonesia ( MUI) meminta Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) untuk menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Senin, 7 Mei 2018
-
Secara hukum normatif, upaya yang bisa dilakukan hanya itu. Mulai dari banding, kasasi, sampai kepada peninjauan kembali.
Senin, 7 Mei 2018
-
Setelah keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Senin, 7 Mei 2018
-
Rancangan undang-undang dasar itu, akan diterapkan oleh HTI untuk menggantikan undang-undang dasar 1945.
Senin, 7 Mei 2018
-
Saya hanya bisa mengimbau normatif bahwa semua warga negara harus mengikuti dan menghormati keputusan hakim atau pengadilan
Senin, 7 Mei 2018
-
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebelumnya mencabut status badan hukum ormas HTI.
Senin, 7 Mei 2018
-
Suasana Saat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur akhirnya memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta pemilu 2019
Rabu, 11 April 2018
-
MoU bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang PTUN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Selasa, 6 Februari 2018
-
Guna memperjuangkan CPNS. Baru saat ini bisa terealisasi. Berkat dorongan dari semua pihal pemerintah dan DPRD.
Senin, 6 November 2017
-
"Karena mengingat kita memperjuangkan ini cukup panjang. Kita sempat menggugat juga ke PTUN,"
Senin, 6 November 2017
-
Calon Kepala Desa (Cakades) Antibar Kecamatan Mempawah Timur nomor urut satu, Hatemon menempuh jalur hukum
Senin, 9 Oktober 2017
-
Ada tiga kuasa hukum diantaranya Hadi Suratman, Sugeng Wahyudi dan Yadit. Tim Cakades bersikukuh menolak proses pemilihan ulang di TPS 2.
Senin, 9 Oktober 2017
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved