Kejaksaan dan Pemda Kapuas Hulu Kerjasama Selesaikan Masalah Hukum PTUN

Pemkab Kapuas Hulu bisa mendapat bantuan Hukum, pertimbangan Hukum dan pelayanan Hukum dari Kejari Kabupaten Kapuas Hulu.

Kejaksaan dan Pemda Kapuas Hulu Kerjasama Selesaikan Masalah Hukum PTUN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Kajari Kapuas Hulu Slamet Riyanto dan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir saat melakukan kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). 

Kejaksaan dan Pemda Kapuas Hulu Kerjasama Selesaikan Masalah Hukum PTUN 

KAPUAS HULU - Di dalam bulan suci Ramadhan kemarin, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, tentang penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Hal tersebut telah disampaikan oleh Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH. Dimana acara penandatanganan kesepakatan bersama tersebut berlangsung di pendopo Bupati Kapuas Hulu, Kamis (23/5/2019) lalu.

"Kegiatan itu sebagai tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya, antara Pemkab dan Kejari Kabupaten Kapuas Hulu. Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," ujarnya kepada wartawan, Minggu (9/6/2019).

Baca: Pagi Ini Pemda Kapuas Hulu Gelar Upacara Lahir Pancasila

Baca: Tokoh Masyarakat Apresiasi Pemda Kapuas Hulu Dapat Opini WTP

Dalam kerjasama tersebut, Pemkab Kapuas Hulu bisa mendapat bantuan Hukum, pertimbangan Hukum dan pelayanan Hukum dari Kejari Kabupaten Kapuas Hulu.

"Maka dari itu kami tentunya mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan sudah membantu, dan mendampingi Pemda dalam penyelesaian masalah Hukum," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Slamet Riyanto, S.H., M.H. menjelaskan, kesepakatan kerjasama ini dilandasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

"Salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional," ujarnya.

Baca: DPRD Apresiasi Pemda Kapuas Hulu Raih Predikat WTP

Baca: Monitoring Harga Sembako, Pemda Kapuas Hulu Ambil Sampel Sejumlah Kecamatan

Slamet menuturkan, dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memerlukan dukungan teknis, namun perlu juga dukungan yuridis, antara lain partisipasi Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga Pemerintah untuk menjaga, melaksanakan setiap program pembangunan tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Sebagai bagian dari Pemerintah, kami tentunya memiliki tugas dan tanggungjawab mendukung semua program Pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya harus melibatkan Pemerintah Daerah dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional maupun proyek strategis di daerah," ungkapnya. (rul)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved