TAG
Ombudsman
-
Ketika mereka ada permintaan mau balik nama sertifikat, pasti ada pungutan disitu melebihi ketentuan, tidak transparan
Rabu, 14 Februari 2018
-
Politisi PDI Perjuangan Sanggau itu menambahkan, dengan pelayanan publik yang baik, diharapkan tidak ada lagi keluhan masyarakat
Senin, 5 Februari 2018
-
Selain pejabat dari Ombudsman, kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Sanggau.
Senin, 5 Februari 2018
-
Agus Priyadi menyampaikan hasil pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Kalbar bersama PJ Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji.
Selasa, 30 Januari 2018
-
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas, Uray Tajudin memberikan peringatan (warning) bagi semua OPD
Jumat, 5 Januari 2018
-
Kalau memang dari 100 persen, ada 20 persen yang kurang prima, saya rasa perlu ditingkatkan kembali...
Kamis, 4 Januari 2018
-
"Ya istilahnya hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah. Memang sejauh ini sudah ada peningkatan pelayanan yang ada pada masyarakat," tambahnya.
Rabu, 3 Januari 2018
-
2016 kemarin kita mendapatkan nilai merah, dan alhamdulillah pada tahun 2017, dari hasil penilaian Ombudsman kita sudah masuk Jalur Kuning.
Jumat, 15 Desember 2017
-
Daerah lain yang baru pertama kali dinilai harus segera ambil sikap. Berarti ada yang tidak beres dalam pelayanannya.
Jumat, 15 Desember 2017
-
Agus Priyadi mengatakan, di Kalimantan Barat, penilaian observasi kepatuhan pelayanan publik dilakukan di 6 Pemda.
Jumat, 15 Desember 2017
-
Irma Syarifah menjelaskan observasi kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan bertujuan untuk mendorong pemenuhan standar.
Jumat, 15 Desember 2017
-
Namun dia menyayangkan, dari enam pemda di Kalimantan Barat yang dinilai, tidak ada satupun yang mendapat zona hijau.
Kamis, 14 Desember 2017
-
Karena itulah selain menangani laporan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar juga melakukan pencegahan maladministrasi.
Kamis, 14 Desember 2017
-
Dia menyampaikan sepanjang Januari hingga 13 Desember 2017, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar menerima 199 laporan.
Kamis, 14 Desember 2017
-
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi, sahabat Ombudsman, hadir pula beberapa kepala desa dari Kabupaten Kubu Raya.
Kamis, 14 Desember 2017
-
Terhadap pertemuan ini pihaknya menyarankan kepada Pemkab Ketapang untuk musyawarah membicarakan kemaslahatannya.
Selasa, 12 Desember 2017
-
Kita menyarankan Pemkab Ketapang segera membenahi dan memberi izin sesuai peraturan yang berlaku pada Pasar H Bujang Hamdi.
Selasa, 12 Desember 2017
-
akan menjadi salah satu program kami dalam organisasi untuk menjadi perpanjangan tangan Ombudsman,"
Kamis, 9 November 2017
-
Kegiatan kali ini diikuti sebanyak 35 peserta dari berbagai kalangan, seperti aktivis, anggota LSM dan mahasiswa.
Kamis, 9 November 2017
-
Dimana saat ini ada 33.824 jiwa penduduk di Sekayam dan 17.641 jiwa penduduk Entikong.
Rabu, 8 November 2017
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved