Ketum PPP Mardiono Targetkan Mesin Partai Solid hingga Kelurahan di Kalbar

Ringkasan Berita:

• Muswi ke IX DPW PPP Kalbar agenda konsolidasi menjelang verifikasi pada Pemilu 2029
• Ketum PPP Mardiono memastikan pembentukan agen-agen politik hingga tingkat kelurahan
• Agenda Muswil juga untuk menentukan Ketua DPW PPP Kalbar di mana saat ini masih berstatus plt

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke IX di Hotel Ibis Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, pada Jumat, 27 Februari 2026.

Ketua Umum DPP PPP Mardiono, menegaskan Muswil menjadi bagian dari agenda konsolidasi nasional partai menjelang verifikasi Pemilu 2029.

Ia menyebut Kalimantan Barat merupakan wilayah ke-34 yang melaksanakan Muswil, dan masih tersisa empat wilayah lagi yang akan segera menyusul.

"Insya Allah sebelum satu minggu menjelang Lebaran, konsolidasi nasional di seluruh Indonesia sudah selesai. Ini semua dalam rangka menyongsong verifikasi yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2027," ujarnya.

Mardiono menjelaskan, PPP tengah mempersiapkan pembentukan agen-agen politik hingga tingkat kelurahan.

Targetnya, satu tahun sebelum Pemilu 2029 seluruh struktur dan mesin partai sudah terbentuk secara menyeluruh di Indonesia.

Baca juga: PPP Kalbar Kunjungi Tribun Pontianak, Bahas Persiapan Muswil IX di Kalbar

Menurutnya, hasil Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi penting.

Ia mengakui perolehan suara PPP secara nasional mengalami penurunan akibat lemahnya konsolidasi yang tidak merata antara tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

"Perolehan suara di daerah tidak berbanding lurus dengan di provinsi dan pusat. Ini kelemahan yang akan kita tebus melalui konsolidasi nasional agar misi perjuangan kita selaras di semua tingkatan," tegasnya.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, kekuasaan hanya dapat diraih melalui suara rakyat.

Karena itu, PPP menargetkan peningkatan perolehan suara guna memperkuat posisi baik di legislatif maupun eksekutif.

"Politik memang bertujuan meraih kekuasaan. Tapi bukan sekadar kekuasaan, melainkan untuk menghadirkan kemaslahatan umat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Mardiono juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara ulama dan umaro dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, sinergi keduanya diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap arif dan bijaksana serta mempertimbangkan aspek manfaat dan mudarat.

Kursi di DPRD di Kalimantan Barat

Terkait Kalimantan Barat, ia mengakui masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum memiliki kursi PPP di DPRD maupun posisi di eksekutif.