Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolair) Polres Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat monitoring Pos Pelayanan Dermaga Apung Sungai Kapuas
Dalam rangka meningkatkan keamanan bagi masyarakat, dalam merayakan Natal 2025 dan pergantian tahun baru 2026, Kodim 1206 Putussibau patroli.
"Tidak lama lagi empat madrasah ini akan dibongkar. Sementara untuk madrasah negeri mungkin di awal Januari 2026," ucapnya.
Kepala BPBD Kapuas Hulu Gunawan menyampaikan, sudah ada laporan banjir yang merendam ruas jalan, di daerah Dusun Penembur, Desa
"Kita juga ada memberikan santunan beasiswa kepada satu anak," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 22 Desember 2025.
"Mereka memasang Plank PKH itu tanpa sepengetahuan Pemdes Nanga Nuar dan masyarakat setempat," ujarnya kepada Tribun Pontianak
"Ada sembilan orang yang kami periksa, dan termasuk saksi dan orang-orang terdekat dilokasi kejadian saat pengeroyokan," ujarnya
Selama pelaksanaan penertiban parkir tersebut, jelas Serli, pihaknya memberikan imbauan kepada masyarakat, agar tidak memarkirkan
Saat ini cuaca di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (23 kecamatan) terlihat mendung, dan sejumlah kecamatan ada yang terjadi hujan.
Dijelaskan Julian, proses lelang ini sebelumnya, terjadi lantaran pihak termohon tidak bisa melunasi tanggungan utang kepada sebuah bank.
Selain itu juga, BPBD Kapuas Hulu sudah mengirimkan surat edaran ke kecamatan, terkait antisipasi bencana alam.
Kesiapan secara teknis ini harus secara penuh mendukung untuk operasional angkutan penumpang
Ada beberapa kasus korupsi yang menyeret kepala desa sedang berproses di penegakan hukum,
Dikatakan bahwa, perampasan kunci kendaraan tersebut, diduga melibatkan sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh Anton.
"Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan TP3K sendiri sudah mentok, karena Anton bersama rekan-rekannya, tetap menolak
Dijelaskan Syahrul, pihaknya sudah menunggu beberapa lama untuk penerbitan sertifikat ini, maka diharapkan dengan adanya sertifikat tanah
"Kiranya pembangunan jalan ini dapat bermanfaat, yaitu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan mempercepat mobilitas masyarakat," ungkapnya.
Pada saat itu jelas Virnimus, FS menjanjikan mengusahakan akan membangun jalan melalui salah satu anggota DPRD Kapuas Hulu.
"Program sertifikat ini cukup penting bagi masyarakat, untuk mengantisipasi sengketa, serta perselisihan sesama warga pada masa mendatang," ucapnya.
Secara tegas kata Dirga, persoalan PJU merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan, bukan PLN.