Herzaky Tinjau Pembangunan di Sambas, Diharapkan Lindungi Warga dari Abrasi

Ringkasan Berita:

• Dalam kegiatan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Romi Firman bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Bupati Sambas Satono, perangkat Pemerintah Kabupaten Sambas, serta masyarakat setempat.
• Pembangunan pengaman pantai yang saat ini berlangsung memiliki panjang sekitar 135 meter. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu 6 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis penanganan abrasi pesisir berjalan sesuai rencana sekaligus menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Romi Firman bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Bupati Sambas Satono, perangkat Pemerintah Kabupaten Sambas, serta masyarakat setempat.

Pembangunan pengaman pantai yang saat ini berlangsung memiliki panjang sekitar 135 meter. 

Proyek tersebut lahir dari usulan dan perjuangan berbagai pihak setelah abrasi yang terjadi di kawasan pesisir Desa Matang Danau dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengancam permukiman warga.

Herzaky menjelaskan bahwa proses pembangunan diawali dari kunjungan lapangan yang dilakukan tahun sebelumnya bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melihat secara langsung kondisi abrasi yang terus menggerus garis pantai.

• Jalan Rusak Sejak Zaman Jepang, Herzaky Mahendra Tinjau Usulan Inpres Jalan Daerah di Sambas

Setelah itu, berbagai tahapan administrasi dan teknis dilakukan, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat, sampai akhirnya proyek tersebut mendapatkan dukungan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Herzaky, pembangunan yang kini berjalan merupakan bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, pemerintah desa, serta masyarakat dapat menghasilkan solusi nyata terhadap persoalan yang dihadapi warga.

Ia mengingatkan bahwa sebelumnya banyak masyarakat menyampaikan keluhan terkait abrasi yang terus mendekati kawasan permukiman dan mengancam berbagai aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.

Kini, dengan dimulainya pembangunan pengaman pantai, pemerintah berharap risiko kerusakan yang lebih besar dapat diminimalkan.

"Pembangunan ini menunjukkan bahwa ketika semua pihak bekerja bersama, persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan jalan keluarnya. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Herzaky menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlindungan pantai tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menurutnya, setiap program pembangunan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan yang ada di lapangan.

Ia berharap setelah proyek selesai, warga tidak lagi dihantui kekhawatiran kehilangan lahan maupun harus memindahkan rumah akibat abrasi yang terus bergerak mendekati kawasan pemukiman.

Selain melindungi rumah warga, keberadaan pengaman pantai juga diharapkan mampu menjaga lahan pertanian, fasilitas umum, akses jalan, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

• Wakil Wali Kota Pontianak Soroti Dampak Perubahan Iklim, Ajak Warga Tanam Pohon

Satono: Abrasi Pernah Mengancam Jalan Aspal