CATAT 5 Perubahan Penting APBN 2026 Resmi Disahkan, Rincian Anggaran Terbesar Pendidikan dan MBG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Catat lima perubahan penting di APBN 2026 terbaru resmi disahkan DPR RI lengkap rincian besaran anggaran Pendidikan hingga MBG.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang.

Pengesahan APBN 2026 dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025–2026.

Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di parlemen menyetujui postur anggaran bersama pemerintah.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan nota keuangan APBN 2026, sedangkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memaparkan detail pendapatan, belanja, hingga target pembangunan.

Baca juga: KODE SPBU Pertamina Jual BBM Baru Bobibos Ron 98, Bensin Harga Murah dan Ramah Lingkungan

Pendapatan dan Belanja Negara 2026

Pendapatan negara dipatok sebesar Rp 3.153,6 triliun, terdiri dari:

- Penerimaan perpajakan: Rp 2.693,7 triliun
Pajak: Rp 2.357,7 triliun
Kepabeanan & cukai: Rp 336,0 triliun

- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp 459,2 triliun

- Hibah: Rp 700 miliar.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan Rp 3.842,7 triliun, mencakup:

- Belanja pemerintah pusat: Rp 3.149,7 triliun
Belanja K/L: Rp 1.510,6 triliun
Belanja non-K/L: Rp 1.639,2 triliun

- Transfer ke daerah (TKD): Rp 692,9 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN 2026 diperkirakan Rp 689,2 triliun atau setara 2,7 persen dari PDB, sementara keseimbangan primer surplus Rp 89,7 triliun.

Perubahan alokasi APBN 2026 Banggar DPR mencatat lima perubahan penting dalam RAPBN 2026 sebelum disahkan, yakni:
Tambahan target penerimaan cukai Rp 1,7 triliun
Kenaikan target PNBP dari 6 K/L terbesar Rp 4,2 triliun Penambahan belanja K/L Rp 12,3 triliun Tambahan pengelolaan belanja lain Rp 941,6 miliar Tambahan transfer ke daerah Rp 43 triliun.

Menurut Said Abdullah, pengesahan APBN 2026 akan menjadi senjata fiskal pemerintah untuk menjawab tantangan ekonomi sekaligus mencapai target pembangunan jangka pendek dan menengah.