Nenek Sulasmi Tak Pernah Dapat Bansos, Hidup Sebatang Kara di Rumah Penuh Sampah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kisah pilu datang dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 

Seorang nenek bernama Sulasmi (62 tahun) hidup sebatang kara di rumah kumuh yang dipenuhi sampah. 

Lebih menyedihkan lagi, meski masuk kategori warga miskin, ia tak pernah sekalipun menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. 

Nasib ini membuat kehidupannya bergantung pada uluran tangan tetangga dan perangkat desa.

Kata kunci nenek Sulasmi tak pernah dapat bansos kini ramai diperbincangkan warga sekitar. 

Kisahnya bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga tentang bagaimana sistem pendataan sosial bisa meleset, hingga orang yang seharusnya berhak justru terlewat. 

Halaman rumahnya dipenuhi tumpukan sampah, sementara bangunan semi permanen yang ditempatinya berdiri di atas tanah sewa dengan biaya Rp600 ribu per tahun.

Meski memiliki tujuh cucu dari dua anak, selama bertahun-tahun Sulasmi menjalani hidup sendiri. 

Kedua anaknya merantau di luar kota, sementara ia bertahan dengan keterbatasan.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Hidup di Rumah Kumuh dengan Tanah Sewa

Nenek Sulasmi tinggal di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang. 

Rumah semi permanennya berdiri di lahan sewa yang harus ia bayar setiap tahun. 

Dari dulu harga sewa meningkat, dari Rp400 ribu menjadi Rp600 ribu per tahun.

“Dulu Rp400 ribu, sekarang Rp600 ribu setahun. Padahal saya tidak punya penghasilan tetap,” ungkap Sulasmi, Jumat 29 Agustus 2025.

Halaman rumahnya penuh dengan sampah plastik dan barang-barang bekas. 

Bagian dalam rumah juga tak jauh berbeda. 

Perabot rumah tangga menumpuk dalam satu ruangan yang juga berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus dapur. 

Kamar mandi sederhana berada di sudut rumah.

Untuk menuju rumahnya, orang harus melewati gang sempit di antara rumah warga. 

Dari luar, jelas terlihat bagaimana tempat tinggal itu jauh dari kata layak huni.

Tak Pernah Masuk Data Penerima Bansos

Meski hidup di kondisi memprihatinkan, nama Sulasmi tak pernah tercatat dalam daftar penerima bansos. 

Ia tidak terdata dalam kategori keluarga miskin penerima manfaat, meski sudah diusulkan berkali-kali.

Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi.

“Bu Sulasmi sudah tinggal di sini puluhan tahun. Memang benar, selama ini tidak menerima bansos pemerintah dan tidak masuk sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Menurut Erwin, pihak desa sudah berulang kali mengusulkan agar Sulasmi masuk ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kategori Desil 1. 

Kategori ini diperuntukkan bagi 10 persen rumah tangga dengan kesejahteraan paling rendah.

Namun, sistem selalu menempatkan Sulasmi di Desil 4, yang berarti dianggap lebih sejahtera dibanding kategori miskin ekstrem.

“Terakhir kami usulkan masuk kategori Desil 1, tapi di sistem keluar Desil 4. Akhirnya sampai sekarang tidak bisa menerima bansos pemerintah,” tambahnya.

Bantuan Hanya dari Warga Sekitar

Tidak pernah mendapat bansos membuat Sulasmi harus bertahan dengan uluran tangan tetangga. 

Sesekali kepala desa atau perangkat desa memberi bantuan sembako. 

Namun, bantuan itu sifatnya pribadi, bukan program pemerintah.

“Bantuan pemerintah tidak pernah dapat. Yang sering ngasih ya Pak Lurah atau tetangga, tapi bukan dari pemerintah,” kata Sulasmi lirih.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat sekitar. 

Mereka sering patungan untuk sekadar meringankan beban hidup sang nenek.

Mengapa Banyak Warga Miskin Tak Tercatat di Data Bansos?

Kisah Sulasmi bukan kasus tunggal. Masalah akurasi data penerima bansos sudah lama menjadi sorotan. 

Sistem pendataan sosial nasional memang mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Namun, kerap kali data di lapangan berbeda dengan realita.

Beberapa penyebab warga miskin tak masuk data bansos:

1. Kesalahan klasifikasi data: Rumah tangga miskin sering terdeteksi sebagai lebih sejahtera karena variabel tertentu, misalnya kepemilikan lahan atau bantuan keluarga.
2. Pendataan tidak diperbarui: Banyak data penerima bansos yang tidak update, sementara kondisi ekonomi warga bisa berubah drastis.
3. Kuota terbatas: Program bansos memiliki keterbatasan kuota sehingga tidak semua warga miskin bisa masuk daftar.
4. Sistem digital belum sempurna: Proses digitalisasi data terkadang tidak bisa menangkap nuansa kehidupan masyarakat kecil.

Pentingnya Perbaikan Sistem Bansos

Kisah nenek Sulasmi mengajarkan kita bahwa bansos bukan sekadar angka di sistem, tapi menyangkut kehidupan nyata manusia. 

Ketika seorang lansia hidup sebatang kara tanpa penghasilan tetap, seharusnya itu menjadi prioritas utama pemerintah.

Langkah yang bisa ditempuh agar lebih tepat sasaran:

1. Verifikasi lapangan lebih intensif dengan melibatkan RT/RW dan perangkat desa.
2. Perbaikan sistem DTSEN agar lebih adaptif dan bisa memperhitungkan kondisi khusus.
3. Penyediaan kanal aduan masyarakat agar warga yang merasa terlewat bisa mengajukan diri.
4. Kolaborasi dengan organisasi lokal seperti karang taruna dan lembaga sosial untuk pemantauan penerima manfaat.

Harapan dari Kisah Sulasmi

Meski kondisi hidupnya memprihatinkan, Sulasmi tetap mencoba bertahan. 

Ia berharap suatu saat bisa mendapat perhatian dari pemerintah, setidaknya untuk meringankan beban hidupnya di usia senja.

Bagi masyarakat luas, kisah ini menjadi pengingat bahwa masih banyak warga miskin yang luput dari perhatian. 

Bantuan kecil, bahkan sekadar perhatian dari tetangga, bisa sangat berarti.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Kisah Sulasmi Nenek Hidup Sebatang Kara Tak Pernah Dapat Bansos, Rumah Penuh Sampah

* Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
* Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!