THR Pensiunan dan PNS 2026 Kapan Cair? Ini Perkiraan Jadwalnya

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai forum Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jumat 13 Februari 2026.

Jika mengacu pada keterangan Kemenkeu, THR ASN 2026 kapan cair kemungkinan besar pada awal Ramadhan.

Dengan demikian, aparatur negara berpeluang menerima THR lebih cepat dibanding pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya cair 10–14 hari sebelum Idul Fitri.

Berdasarkan keputusan resmi pemerintah, Lebaran tahun ini diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026, meski kepastian tanggal tetap menunggu sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).

Jika memakai pola lama tersebut, pencairan biasanya terjadi pada pertengahan Maret.

Namun tahun ini pemerintah menargetkan THR PNS 2026 cair awal Ramadhan.

Pemerintah Siapkan 55 Triliun

Kementerian Keuangan menyiapkan dana sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada 2026.

Anggaran ini dialokasikan untuk ASN dan PPPK, prajurit TNI dan anggota Polri, hakim, serta pensiunan.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp 49,9 triliun. Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara.

Menurut Kemenkeu, pembayaran THR masuk dalam belanja negara kuartal I 2026 yang totalnya mencapai Rp 809 triliun.

Komponen THR ASN 2026

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen THR ASN 2026 meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan melekat
• Tunjangan kinerja hingga 100 persen bagi ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim

Untuk ASN daerah, besaran THR menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Sementara pensiunan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, THR PNS 2026 kapan cair kemungkinan pada awal Ramadhan, paling lambat pekan pertama puasa.

Namun informasi terkait THR cair tanggal berapa 2026 masih menunggu terbitnya aturan resmi dari pemerintah.