CATAT Nomor Pribadi dan Kontak WA Menkeu Purbaya, Siap Terima Aduan Pajak hingga Bea Cukai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Catat nomor kontak pribadi lengkap WA (WhatsApp) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku siap menerima aduan soal keluhan pajak hingga bea dan cukai.

Untuk itu, Menkeu Purbaya menyiapkan layanan pengaduan langsung untuk pajak serta bea dan cukai yang terhubung ke nomor pribadinya.

Langkah ini diambil untuk menampung keluhan pengusaha yang merasa terbebani banyak tagihan di pelabuhan, sehingga meningkatkan biaya operasional.

“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” kata Purbaya saat meninjau kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, akan ada dua nomor WhatsApp resmi yang disiapkan — satu khusus untuk pengaduan pajak, dan satu lagi untuk kepabeanan dan cukai.

Baca juga: KOMENTAR Menteri Bahlil Vs Purbaya Saling Bantah Soal Subsidi Harga Gas Elpiji 3 Kg

“Mungkin besok akan saya luncurkan itu,” ujar Menkeu Purbaya.

Respons Cepat terhadap Keluhan Dunia Usaha Purbaya menjelaskan, kanal ini bertujuan agar pengusaha dapat langsung menyampaikan persoalan di lapangan tanpa harus melalui birokrasi panjang.

Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak implementatif.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menkeu dalam kegiatan Jam Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan yang belum berjalan efektif serta penguatan sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan aparat penegak hukum.

“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas (Ditjen) Bea Cukai,” tegas Purbaya.

Dorong Efisiensi dan Penguatan Aparatur

Selain peningkatan sistem pengawasan, Menkeu juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap sarana dan prasarana DJBC, termasuk tata kelola sumber daya manusia di wilayah perbatasan dan terpencil.

Pada sesi dialog, sejumlah pegawai menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari pengawasan hingga keterbatasan peralatan.

Menkeu pun meminta agar isu-isu tersebut segera diinventarisasi dan dibahas lebih lanjut sesuai kewenangan.