Dirjen AHU Tekankan Implementasi KUHP Baru dan Penguatan Layanan Hukum di Pontianak

Ringkasan Berita:

• Dari lebih dari 4,3 juta permohonan layanan, sebanyak 4,25 juta berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,88 persen.
• Capaian ini menunjukkan transformasi layanan hukum yang kita lakukan telah memberikan hasil nyata, baik dari sisi kecepatan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar kegiatan bertajuk “Ngobrolin Layanan AHU dan KUHP yang Baru” dengan tema penerapan KUHP, KUHAP, serta penyesuaian pidana, di Novotel Pontianak, Selasa (5/5).

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya transformasi layanan hukum yang modern, cepat, dan terintegrasi.

Dalam paparannya, Dirjen AHU mengungkapkan bahwa sepanjang tahun berjalan, capaian layanan Kementerian Hukum menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Dari lebih dari 4,3 juta permohonan layanan, sebanyak 4,25 juta berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,88 persen.

“Capaian ini menunjukkan transformasi layanan hukum yang kita lakukan telah memberikan hasil nyata, baik dari sisi kecepatan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia merinci, layanan perdata mencatat lebih dari 3,8 juta permohonan dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,98 persen.

Sementara itu, layanan badan usaha dan layanan administrasi hukum umum lainnya, termasuk berbasis digital, juga menunjukkan tingkat penyelesaian di atas 99 persen.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Gelar Rakor Penilaian Kompetensi Analis dan Penyuluh Hukum 2026

Meski demikian, Widodo mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kualitas data permohonan, kendala teknis sistem, serta perlunya peningkatan literasi masyarakat terhadap layanan hukum digital.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional.

Menurutnya, KUHP baru menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan keadilan restoratif.

“Penyelesaian perkara tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.

Dalam rangkaian kegiatan, turut dilakukan penyerahan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan kepada pelaku usaha, yakni Verawati (Rubiku Karya Mandiri), Syarifah Meyriza Azzania Safitri (Sheziva Ananda Aghniah), dan Kurniati (Usaha Kurnia Songket).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, yang membuka kegiatan, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memahami transformasi besar sistem hukum nasional.

“KUHP baru merupakan sejarah penting dalam perjalanan hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak agar implementasinya berjalan optimal,” ujarnya. Harisson juga menekankan pentingnya penyebarluasan informasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, agar seluruh masyarakat memahami perubahan fundamental dalam sistem hukum nasional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain pimpinan tinggi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Sekretaris Daerah beserta jajaran; para pimpinan instansi vertikal dan aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran; para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat beserta perangkat daerah; pimpinan dan anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Selain itu, hadir pula perwakilan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjungpura, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Pontianak; perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Narkotika Nasional, serta instansi terkait lainnya; Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, dan Kantor Wilayah Kementerian HAM.

Dari unsur non-pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri organisasi profesi hukum seperti INI, PERADI, IKADIN, PPKHI, dan AAI; pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Barat, antara lain Universitas Tanjungpura, Universitas Panca Bhakti, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas OSO, dan IAIN Pontianak; perwakilan dunia usaha seperti KADIN, HIPMI, serta sektor perbankan.

Turut hadir pula organisasi masyarakat, lembaga adat, insan pers, organisasi bantuan hukum, para kepala desa/lurah, paralegal, serta seluruh peserta sosialisasi.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Direktorat Jenderal AHU, antara lain Direktur Badan Usaha Andi Talletting Langi, Direktur Tata Negara Dulyono, serta Direktur Perdata Henry Sulaiman. Diskusi dipandu oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Farida Wahid.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta organisasi profesi dalam mendukung implementasi kebijakan hukum yang lebih modern, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat. (*)