Kemenkum Kalbar Perkuat Sinergi dengan PKK, Dorong Integrasi Program Hukum & Pemberdayaan Keluarga

Ringkasan Berita:

• Dalam forum tersebut juga dibahas penyusunan program kerja bersama yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
• Kemenkum Kalbar berperan aktif dalam mendukung program PKK melalui berbagai inisiatif, antara lain penguatan literasi hukum, pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Kadarkum), pengembangan Pos Bantuan Hukum, hingga fasilitasi legalitas usaha mikro melalui pendaftaran Perseroan Perorangan serta kekayaan intelektual.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui keikutsertaan dalam kegiatan Sinergi Program Kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalbar. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Orchardz, Kota Pontianak, Selasa (28/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, di antaranya Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Devy Wijayanti, Penyuluh Hukum Madya Sri Ayu Septinawati, serta Penata Kelola Pemerintahan Eka Kusmayana.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program kerja antara Tim Penggerak PKK dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk instansi vertikal.

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna menghindari duplikasi program, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperluas dampak pembangunan berbasis keluarga.

Ia menyampaikan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui empat kelompok kerja (Pokja) yang mencakup aspek karakter, ekonomi, pangan, hingga kesehatan.

Selanjutnya, Inspektur Provinsi Kalbar Astra Subarkah memaparkan pentingnya pengawasan dalam mendorong sinergitas program antara PKK dan OPD.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Fasilitasi Finalisasi Raperwali Tata Kelola TIK Kota Pontianak

Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang terencana dan terukur dapat meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi sumber daya, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.

Dalam forum tersebut juga dibahas penyusunan program kerja bersama yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Melalui regulasi ini, PKK ditegaskan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional berbasis keluarga.

Kanwil Kemenkum Kalbar berperan aktif dalam mendukung program PKK melalui berbagai inisiatif, antara lain penguatan literasi hukum, pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Kadarkum), pengembangan Pos Bantuan Hukum, hingga fasilitasi legalitas usaha mikro melalui pendaftaran Perseroan Perorangan serta kekayaan intelektual.

Selain itu, edukasi hukum terkait perlindungan anak, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, hingga pemenuhan hak sipil juga menjadi bagian dari sinergi tersebut.

Kolaborasi ini juga menyentuh aspek ketahanan keluarga, perlindungan komoditas lokal melalui indikasi geografis, serta peningkatan kesadaran hukum lingkungan dan kesehatan, termasuk pencegahan stunting berbasis pemenuhan hak dasar masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi interaktif dan penegasan komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret dan terintegrasi antara PKK, OPD, dan instansi vertikal di Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa sinergi dengan TP PKK merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat.