Anggaran Naik, Program Bedah Rumah Pontianak Fokus Tuntas, Meski Unit Lebih Sedikit

Ringkasan Berita:

• Derry menjelaskan, akibat kenaikan tersebut, jumlah unit RTLH mengalami penurunan menjadi 117 rumah. Sementara itu, bantuan perbaikan WC tidak layak tercatat sebanyak 135 unit.
• Meski demikian, total bantuan tetap meningkat berkat dukungan dari pemerintah pusat melalui program nasional. Derry menyebut adanya tambahan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, mengungkapkan adanya penyesuaian nilai bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini. Kenaikan harga satuan berdampak pada berkurangnya jumlah unit penerima manfaat.

"Dari sisi harga satuan per rumahnya, kita ada peningkatan dari 20 juta menjadi 30 juta per unit rumah karena ada kenaikan harga bangunan dan kita pengen rumahnya tuntas," ujarnya saat diwawancarai tribunpontianak.co.id, di Aula Kantor Terpadu Pemkot Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, Senin 20 April 2026.

Derry menjelaskan, akibat kenaikan tersebut, jumlah unit RTLH mengalami penurunan menjadi 117 rumah. Sementara itu, bantuan perbaikan WC tidak layak tercatat sebanyak 135 unit.

"Karena tadi kenaikan harga per unit, jumlahnya juga ada penurunan sedikit. Jadi sekarang jumlah unitnya untuk rumah tidak layak huni 117, untuk WC menjadi 135 unit," jelasnya.

Meski demikian, total bantuan tetap meningkat berkat dukungan dari pemerintah pusat melalui program nasional. 

Derry menyebut adanya tambahan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Kita juga didukung oleh pemerintah pusat melalui program 3 juta rumah itu ada kegiatan BSPS, itu ada lebih dari 300 rumah unit yang dibantu melalui bantuan pemerintah pusat. Jadi Pontianak tahun ini ada kurang lebih 500-an lah," katanya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan jika digabungkan dengan bantuan pusat.

• 252 Unit Disasar, Pemkot Pontianak Bedah 117 Rumah dan 135 WC

"Kalau dari segi anggaranya meningkat, tapi karena harga satuannya tertambah, jadi jumlahnya menurun. Tapi kita tadi secara total kalau digabungkan dengan bantuan dari pemerintah pusat ada peningkatan," tambahnya.

Derry juga mengungkapkan, pelaksanaan program RTLH sejauh ini tidak mengalami kendala signifikan, namun masih terdapat sejumlah hambatan administratif di lapangan.

"Selama program ini untuk rumah tidak ada terlalu yang kendala yang signifikan. Cuman kadang-kadang yang diusulkan dalam bedah rumah ini kan harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Ia mencontohkan, persoalan legalitas lahan kerap menjadi kendala bagi calon penerima bantuan.

"Misalnya harus memiliki alas hak tanah yang jelas, pas sertifikat, SKT, atau surat keterangan dari kepala wilayah setempat. Cuman kadang-kadang mereka tidak bisa menunjukkan itu, tanahnya menempati tanah negara, dibantaran sungai misalnya kan," jelasnya.

Menurutnya, meskipun kondisi rumah secara kasat mata tidak layak huni, tetap tidak bisa dibantu jika tidak memenuhi persyaratan administrasi.

"Walaupun secara real kelihatan kasat mata rumahnya memang tidak layak huni tapi karena aturan jadi nggak bisa dibantu. Nah itu yang sering menjadi kendala," katanya.