Sejarawan Ungkap Sejarah Feri Bardan–Siantan, Berawal dari Pelampung Bambu Sejak 1932

Ringkasan Berita:

• Pada masa itu, penyeberangan belum menggunakan kapal seperti sekarang melainkan masih berupa pelampung sederhana yang terbuat dari susunan bambu dan kayu.
• Ia menjelaskan, pembangunan pelampung tersebut juga mendapat dukungan dari Sultan Pontianak, yakni Sultan Syarif Muhammad Alkadrie yang dikenal sebagai sosok dermawan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Keberadaan feri penyeberangan Bardan–Siantan ternyata memiliki sejarah panjang dalam perkembangan transportasi di Kota Pontianak.

Budayawan Sekaligus Sejarawan Kalbar Syafaruddin Usman mengungkapkan, layanan penyeberangan tersebut sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan tepatnya sekitar tahun 1932.

Pada masa itu, penyeberangan belum menggunakan kapal seperti sekarang melainkan masih berupa pelampung sederhana yang terbuat dari susunan bambu dan kayu.

“Inisiatif awal itu digagas oleh Raden Muslimun Nalaprana. Waktu itu belum ada kapal, yang digunakan masih pelampung dari bambu,” ungkapnya kepada tribunpontianak.co.id, Selasa 31 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, pembangunan pelampung tersebut juga mendapat dukungan dari Sultan Pontianak, yakni Sultan Syarif Muhammad Alkadrie yang dikenal sebagai sosok dermawan.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat terhadap penyeberangan semakin meningkat sehingga muncul gagasan untuk menghadirkan sarana yang lebih layak.

• Wacana Kenaikan BBM, Zulfydar Minta Pemerintah Pertimbangkan Dampak ke Masyarakat

Pada masa setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950, pengembangan penyeberangan kembali digagas oleh Wali Kota perempuan pertama Pontianak, Rohana Muthalib.

Selain itu, peran penting juga datang dari anggota DPR saat itu, yakni Ahmad Nur yang mendorong pengadaan sarana penyeberangan yang lebih modern.

“Dari situ mulai ada dermaga dan kapal penyeberangan. Bahkan nama Jalan Bardan (nama pejuang yang ditembak mati) juga diberikan oleh Ahmad Nur,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada sekitar tahun 1960, mulai tersedia anggaran APBD Kota Praja yang mana saat itu belum ada pemerintah kota.

Ia mengatakan, ketua DPRD saat itu adalah Kolonel Asmiji dan Wali Kota Haji Muis Amin, dan anggota DPRD nya Ahmad Nur.

Dan akhirnya Ahmad Nur meminta kepada pemerintah supaya ada pelampung.

“Akhirnya diberilah satu unit pelampung bekas produk belanda. Maka diberilah namanya KMP (Kapal Motor Penyebrangan) Gurami dan KMP Birawa,” katanya. 

Kapal tersebut mampu mengangkut sekitar 10 unit mobil serta hingga 150 penumpang dalam satu kali perjalanan.

Namun dalam operasional awalnya, berbagai kendala masih sering terjadi termasuk mesin kapal yang kerap bermasalah hingga hanyut terbawa arus.