Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperbup Sambas tentang Tenaga Alih Daya

Oleh karena itu, harmonisasi menjadi tahapan krusial agar kebijakan alih daya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia juga menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Barat.

Dengan rampungnya proses harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan segera menindaklanjuti hasil pembahasan guna mempercepat penetapan peraturan, sehingga kebutuhan tenaga alih daya dapat dipenuhi secara sah, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)