Bidik Target Inklusi Keuangan Capai 98 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan target inklusi keuangan pada 2025 ini sebesar 91 persen sementara saat momentum Indonesia Emas 2045 maka target inklusi keuangan adalah sebesar 98 persen.

Saat ini di Kalbar target inklusi keuangan telah mencapai angka 85 persen.

"Namun PR kita, apakah seluruh masyarakat sudah benar-benar teredukasi dengan baik? Itu yang harus kita tingkatkan bersama,” ungkap Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati saat memberikan sambutan dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Pontianak Convention Center, Jumat 17 Oktober 2025.

"BIK sebagai salah satu program agenda nasional tahunan yang dilaksanakan bulan Oktober sejak 2016. Penyelenggaraan BIK terbukti dapat meningkatkan literasi keuangan, mendorong akses dan inklusi keuangan masyarakat," ujarnya.

BIK 2025 di Kalbar akan berlangsung 17-19 Oktober 2025. Terdapat 60 booth lembaga keuangan, di antaranya perbankan, pasar modal, asosiasi PJUK. 
Dalam kesempatan tersebut, Rochma mengucapkan selamat dan apresiasi kepada TPAKD Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil meraih penghargaan TPAKD Provinsi Terbaik wilayah Kalimantan diajang TPAKD Award 2025.

Serta TPAKD Kabupaten Kapuas Hulu berhasil meraih TPAKD Kabupaten /Kota Terbaik wilayah Kalimantan.

"Hanya Kalimantan Barat saja yang TPAKD provinsi serta kabupaten meraih penghargaan bersamaan," jelasnya. 

• Bank Indonesia Beri Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah Lewat Booth BIK 2025

Menurutnya capaian penting ini karena beberapa program yang dilakukan. Di antaranya program Kejar (Satu rekening satu pelajar) sudah mencapai 95,25 persen.

Lalu program Laku Pandai sudah mencapai 88,11 persen atau tersedia di 1.890 desa/kelurahan. Yakni pihak yang bekerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan perbankan dasar di lokasi yang mudah dijangkau, seperti toko kelontong atau usaha kecil lainnya.

“Memang belum 100 persen karena masih ada kendala jaringan di beberapa wilayah,” terangnya.

Saat ini tercatat sduah 106.926 pemilik SID (identitas tunggal investor) dengan 26 Galeri Investasi. Dilanjutkan saat ini sudah ada 47.993 UMKM penerima kredit atau pembiayaan melawan rentenir, KUR, dan UMi. Kalbar juga sudah memiliki 428.636 merchant QRIS serta 36 literasi dan Business Matching.

Rochma juga menyoroti tingginya minat investasi masyarakat Kalbar, terutama pada instrumen digital seperti aset kripto. Berdasarkan data OJK, Kalbar masuk lima besar nasional dalam transaksi aset digital tersebut.

“Mayoritas pelakunya anak muda dan mahasiswa. Kami tidak melarang investasi kripto, tetapi kami berikan pedoman agar mereka paham risiko dan bertransaksi dengan aman,” tambahnya. 

• OJK Kalbar Pastikan Pemblokiran Rekening Akan Diatur Lebih Jelas

Sekda Kalbar Harrison yang turut hadir dan membuka kegiatan, menyampaikan inklusi keuangan bukan hanya soal memiliki rekening bank, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

“Keuangan inklusif bukan sekadar angka statistik. Tapi ini tentang bagaimana masyarakat benar-benar memahami nilai dari layanan keuangan itu sendiri, agar bisa lebih mandiri dan produktif,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Harisson minta agar target inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dapat menjadi perhatian bersama. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 91 persen pada tahun 2025, meningkat hingga 93 persen pada 2029 dan mencapai 98 persen pada 2045.

Menurut Sekda Harisson, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Namun dibutuhkan kerja bersama dan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.

Ia meminta agar TPAKD tidak hanya fokus pada pembukaan rekening atau perluasan titik layanan. Program yang dijalankan juga harus dapat mendorong peningkatan literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta dukungan bagi pelaku UMKM, pekerja informal, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

“Ketika masyarakat memiliki akses terhadap tabungan, kredit, asuransi dan layanan digital, maka akan lahir perputaran ekonomi baru. Akses keuangan yang terbuka mendorong munculnya wirausaha, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan,” imbuhnya.

Sekdar Harisson menyampaikan apresiasi atas kerjasama berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan di Kalbar, terutama sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

“Kita patut berbangga, karena kolaborasi yang kuat telah menghasilkan capaian konkret di lapangan. Namun saya juga ingin mengingatkan, bahwa tantangan ke depan semakin besar. Kita harus memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat dari program-program inklusi keuangan ini,” imbuhnya. 

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!